Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Maluku, melakukan rapat koordinasi (rakor) tingkat daerah terkait penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat, 26 Agustus 2022. Deputi II KSP Abetnego Tarigan mengatakan penanganan konflik sosial di Haruku tidak bisa ditunda karena itu persoalan kemanusiaan.
"Upaya rekonsiliasi antarpihak terus berproses. Pemerintah juga mempersiapkan kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi," kata Abetnego melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Agustus 2022.
Abetnego menjelaskan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dan korban terdampak. Lalu, mengenai perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi akan melibatkan kementerian terkait.
"Bantuan sosial diarahkan kepada para pengungsi Kariuw, dan juga ada santunan ahli waris bagi warga Pelauw. Agar hak-hak dasar warga tetap terpenuhi," jelas dia.
Abetnego mengaku harus berpegang pada akurasi dan kelengkapan data demi memaksimalkan bantuan sosial. Kemudian perihal upaya rekonsiliasi konflik, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyampaikan pihaknya telah memfasilitasi proses diskusi dan komunikasi untuk percepatan rekonsiliasi antara warga Kariuw dengan Pelauw.
"Untuk memastikan rekonsiliasi bisa permanen maka pemerintah daerah mengharapkan ada saling pengertian dari kedua belah pihak. Hak-hak dasar warga negara juga harus dipastikan terjamin," tutur dia.
Selain itu, pengamanan pascakonflik di Pulau Haruku juga terus dilakukan. Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dan Komando Daerah Militer (Kodam) XVI Pattimura telah menempatkan pos-pos pengamanan di lokasi yang dinilai menjadi titik-titik rawan adanya konflik susulan.
"Polda Maluku telah menjalankan Gelar Operasi Aman Nusa sejak awal terjadi konflik. Proses penyelidikan empat laporan polisi yang berkaitan dengan konflik juga terus berlanjut dan diusut hingga tuntas," papar Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif.
TNI pun telah menempatkan tim tim di Pulau Haruku untuk memastikan keamanan. Selain itu, juga untuk mempercepat perdamaian antara Kariuw dan Pelauw.
"Jika sudah ada rekonsiliasi, TNI akan mengerahkan potensi Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk proses rehabilitasi," ujar Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon.
Konflik di Maluku mengakibatkan 739 warga harus mengungsi di Kariuw. Dari keterangan tim Kantor Staf Presiden, ratusan pengungsi tinggal di hunian sementara yang di bangun dari kayu dan terpal. Selain itu, juga didirikan tenda-tenda untuk sekolah darurat bagi anak-anak pengungsi.
Konflik sosial di Pulai Haruku, Maluku, berawal dari bentrokan yang terjadi antarwarga Ori dan Kariuw. Pertengkaran itu diduga dipicu adanya konflik sengketa lahan.
Jakarta: Kantor Staf Presiden (
KSP) bersama kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Maluku, melakukan rapat koordinasi (rakor) tingkat daerah terkait penanganan
konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat, 26 Agustus 2022. Deputi II KSP Abetnego Tarigan mengatakan penanganan konflik sosial di Haruku tidak bisa ditunda karena itu persoalan kemanusiaan.
"Upaya rekonsiliasi antarpihak terus berproses. Pemerintah juga mempersiapkan kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi," kata Abetnego melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Agustus 2022.
Abetnego menjelaskan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dan korban terdampak. Lalu, mengenai perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi akan melibatkan kementerian terkait.
"Bantuan sosial diarahkan kepada para pengungsi Kariuw, dan juga ada santunan ahli waris bagi warga Pelauw. Agar hak-hak dasar warga tetap terpenuhi," jelas dia.
Abetnego mengaku harus berpegang pada akurasi dan kelengkapan data demi memaksimalkan bantuan sosial. Kemudian perihal upaya rekonsiliasi konflik, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyampaikan pihaknya telah memfasilitasi proses diskusi dan komunikasi untuk percepatan rekonsiliasi antara warga Kariuw dengan Pelauw.
"Untuk memastikan rekonsiliasi bisa permanen maka pemerintah daerah mengharapkan ada saling pengertian dari kedua belah pihak. Hak-hak dasar warga negara juga harus dipastikan terjamin," tutur dia.
