Presiden Joko Widodo/Biro Pers Sekretariat Presiden.
Presiden Joko Widodo/Biro Pers Sekretariat Presiden.

Presiden Tegaskan Penaikan Suku Bunga Tak Manjur Tangani Inflasi

Andhika Prasetyo • 29 September 2022 17:14
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kebijakan penaikan suku bunga acuan oleh bank sentral tidak manjur mengatasi inflasi. Strategi penaikan suku bunga itu dilakukan banyak negara, termasuk Amerika Serikat.
 
Kepala Negara mengatakan strategi tersebut menahan laju kredit dan uang di masyarakat guna menekan permintaan barang dan jasa untuk mengendalikan inflasi. Namun, hal tersebut tak menjamin inflasi turun.
 
"Tapi teori-teori seperti itu sekarang tidak bisa betul-betul menjamin inflasi turun. Untuk sekarang, yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredar tapi menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan harga barang dan jasa," ujar Jokowi di Jakarta, Kamis, 29 September 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, perlu langkah luar biasa menjaga inflasi dan krisis. Langkah-langkah konvesional saja tidak mampu meredam ancaman tersebut. Kepala Negara memaparkan cara yang menurutnya jauh lebih jitu, yakni melakukan intervensi terhadap harga barang dan jasa di lapangan.
 
Sebagai contoh ialah produk pangan yang memiliki kontributor terbesar dalam inflasi. Ia meminta pemerintah daerah memberikan subsidi biaya logistik pangan dari daerah sentra menuju daerah yang membutuhkan. Subsidi bisa memanfaatkan APBD melalui pos dana transfer umum dan belanja tidak terduga.
 

Baca: HIPMI Depok Atur Strategi Untuk Membantu Tekan Inflasi


"Misalnya harga telur di Sumatra Selatan naik. Biarkan pedagang atau distributor beli dari Bogor tapi ongkos angkutnya ditutup APBD. Berapa sih ongkos truk dari Bogor ke Palembang? Saya cek paling Rp10 juta, Rp12 juta. Itu juga tidak diangkut tiap hari, mungkin seminggu hanya dua kali," terang Jokowi.
 
Dia menjamin penggunaan dana transfer umum dan belanja tidak terduga di masa-masa seperti ini tidak akan menimbulkan polemik. Pasalnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan aturan-aturan sebagai landasan kebijakan.
 
"Jadi jangan ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tidak terduga dan dana transfer umum karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Mendagri. Saya juga sudah sampaikan ke Kejaksaan Agung dan KPK bahwa ini dilakukan karena sekarang sangat membutuhkan," jelasnya.
 
Langkah-langkah kolaborasi seperti itulah yang menurut Jokowi saat ini betul-betul harus dilakukan. Bank sentral bersama seluruh kementerian/lembaga terkait dan juga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama besar.
 
"Semua harus bisa berjalan beringan dan rukun," kata Jokowi.
 
(ADN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif