medcom.id, Jakarta: Raja Saudi Arabia Salman Bin Abdulaziz Al Su’ud akan berkunjung ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Luar Nageri (DPLN) PDI Perjuangan Saudi Arabia Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa, Arie Satria Pratama berharap, kedatangan Raja Salman bisa meningkatkan kerja sama kedua negara dalam berbagai aspek.
Arie Satria berharap, pemerintah tidak hanya terfokus pada sektor ekonomi, tapi juga permasalahan perlindungan TKI dan pendidikan anak–anak TKI. Ia mengatakan, hingga saat ini pendidikan anak-anak TKI di Saudi Arabia belum menemukan titik terang.
“Bagaimana tidak jadi persoalan, jumlah pelajar yang mencapai 1.400 siswa lebih dengan fasilitas gedung yang tidak mampu menampung jumlah sebanyak itu. Pada akhirnya waktu proses belajar mengajar dibagi dua shift,” kata Arie dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 25 Februari 2017.
Baca: Sinyal Positif dari Kunjungan Raja Salman
Selain itu, jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah pelajar. Arie menyampaikan, upaya pencarian gedung sudah dilakukan KJRI Jeddah dibantu oleh masyarakat, tetapi belum ada titik terang. Hal ini lantaran terbentur peraturan negara setempat.
“Di sisi lain, mendatangkan guru tambahan dari Indonesia terkendala oleh visa,” katanya.
Arie pun berpandangan sudah saatnya pemerintah pusat turun tangan. Kedatangan Raja Salman ke Indonesia, lanjut dia, momen yang tepat untuk membicarakan persoalan tersebut.
Apalagi, pendidikan merupakan salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Mungkin saja setelah dibicarakan dengan Raja Salman, bisa mendapat kelonggaran. Dan atau bisa saja dengan kedermawanan Raja Salman, Sekolah Indonesia di kota Jeddah diberikan gedung atau tanah oleh kerajaan yang menjadi hak milik,” ujar Arie.
Dia menambahkan, usulan agar permasalahan pendidikan anak–anak TKI juga dibahas dalam pertemuan dengan Raja Salman sudah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet RI Bapak Pramono Anung.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNxJPrxk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Raja Saudi Arabia Salman Bin Abdulaziz Al Su’ud akan berkunjung ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Luar Nageri (DPLN) PDI Perjuangan Saudi Arabia Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa, Arie Satria Pratama berharap, kedatangan Raja Salman bisa meningkatkan kerja sama kedua negara dalam berbagai aspek.
Arie Satria berharap, pemerintah tidak hanya terfokus pada sektor ekonomi, tapi juga permasalahan perlindungan TKI dan pendidikan anak–anak TKI. Ia mengatakan, hingga saat ini pendidikan anak-anak TKI di Saudi Arabia belum menemukan titik terang.
“Bagaimana tidak jadi persoalan, jumlah pelajar yang mencapai 1.400 siswa lebih dengan fasilitas gedung yang tidak mampu menampung jumlah sebanyak itu. Pada akhirnya waktu proses belajar mengajar dibagi dua shift,” kata Arie dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 25 Februari 2017.
Baca: Sinyal Positif dari Kunjungan Raja Salman
Selain itu, jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah pelajar. Arie menyampaikan, upaya pencarian gedung sudah dilakukan KJRI Jeddah dibantu oleh masyarakat, tetapi belum ada titik terang. Hal ini lantaran terbentur peraturan negara setempat.
“Di sisi lain, mendatangkan guru tambahan dari Indonesia terkendala oleh visa,” katanya.
Arie pun berpandangan sudah saatnya pemerintah pusat turun tangan. Kedatangan Raja Salman ke Indonesia, lanjut dia, momen yang tepat untuk membicarakan persoalan tersebut.
Apalagi, pendidikan merupakan salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Mungkin saja setelah dibicarakan dengan Raja Salman, bisa mendapat kelonggaran. Dan atau bisa saja dengan kedermawanan Raja Salman, Sekolah Indonesia di kota Jeddah diberikan gedung atau tanah oleh kerajaan yang menjadi hak milik,” ujar Arie.
Dia menambahkan, usulan agar permasalahan pendidikan anak–anak TKI juga dibahas dalam pertemuan dengan Raja Salman sudah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet RI Bapak Pramono Anung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
