medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sebab, BPK menemukan 6 indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan itu.
"Pemanggilan (Basuki Tjahaja Purnama) yang dilakukan Komisi III sudah tepat. Semuanya itu memang politis. Tapi, politisnya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan nasional," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Fadli mengatakan, Komisi III hanya ingin mengklarifikasi dugaan kasus korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat. Fadli mempertanyakan kinerja KPK. Pasalnya, informasi yang ia dapatkan dari pimpinan KPK lama, sudah dapat disimpulkan terjadi praktik korupsi. Ia heran dengan bantahan pimpinan KPK yang baru.
"BPK sudah melakukan audit investigasi atas permintaan KPK. Bagaimana KPK menindaklanjuti hasil audit investigasi ini. Apakah audit investigasi ini betul-betul bisa menemukan suatu indikasi kerugian negara? Kalau tidak salah ada 6 indikasi kerugian negara," kata Fadli.
Menurut Fadli, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalahi prosedur pembelian. Dimulai dari harga beli yang tidak wajar. Menurut Fadli, harga tersebut sangat mahal jika dibandingkan dengan kondisi lahan yang ada.
"Pembelian sampai Rp755 miliar. Itu angka yang besar. Untuk apa DKI membeli tanah di lokasi yang land lock. Itu tanahnya terkunci. Jadi salah alamat. Itu bukan di Jalan Kyai Tapa, tapi di satunya lagi," kata dia.
Fadli menambahkan kejanggalan lainnya. "Ada dua sertifikat. Di situ NJOP-nya juga berbeda antara yang di pinggir jalan raya yang merupakan SHM, bukan itu yang dibeli. Tetapi yang di dalamnya, yang enggak ada akses jalan. Itu yang terkunci tadi, kalau tidak salah 3,6 hektare," katanya.
Fadli menduga, kesalahan prosedur itu lantaran pembelian dilakukan secara gegabah dan personal.
"Harusnya ada tim kan. Enggak bisa individu seorang Plt gubernur bernegosiasi dengan yayasan. Kemudian di dalam negosiasi itu ditentukan harga. Padahal di DKI masih banyak tanah kosong. Kenapa tidak memilih tanah kosong DKI yang belum terpakai," sesal Fadli.
Fadli sangat meyakini terjadi korupsi besar. "Dengan membeli tanah Rp755 miliar, itu bisa bangun 4 RSUD,” ujarnya.
Fadli mendesak KPK untuk konsisten membongkar kasus ini. Fadli tidak ingin di antara pimpinan KPK ada seorang atau beberapa orang yang menjadi penyusup, sehingga pemberantasan dilakukan tebang pilih.
"Ayo kita berdebat, kita adu data. Jangan ada oknum pimpinan KPK yang jadi alat kepentingan. Kita tidak mau KPK disusupi orang-orang yang memiliki kepentingan lain. Kita ingin KPK kuat, independen, dan betul-betul mau memberantas korupsi bukan atas pesanan," katanya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sebab, BPK menemukan 6 indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan itu.
"Pemanggilan (Basuki Tjahaja Purnama) yang dilakukan Komisi III sudah tepat. Semuanya itu memang politis. Tapi, politisnya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan nasional," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Fadli mengatakan, Komisi III hanya ingin mengklarifikasi dugaan kasus korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat. Fadli mempertanyakan kinerja KPK. Pasalnya, informasi yang ia dapatkan dari pimpinan KPK lama, sudah dapat disimpulkan terjadi praktik korupsi. Ia heran dengan bantahan pimpinan KPK yang baru.
"BPK sudah melakukan audit investigasi atas permintaan KPK. Bagaimana KPK menindaklanjuti hasil audit investigasi ini. Apakah audit investigasi ini betul-betul bisa menemukan suatu indikasi kerugian negara? Kalau tidak salah ada 6 indikasi kerugian negara," kata Fadli.
Menurut Fadli, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalahi prosedur pembelian. Dimulai dari harga beli yang tidak wajar. Menurut Fadli, harga tersebut sangat mahal jika dibandingkan dengan kondisi lahan yang ada.
"Pembelian sampai Rp755 miliar. Itu angka yang besar. Untuk apa DKI membeli tanah di lokasi yang
land lock. Itu tanahnya terkunci. Jadi salah alamat. Itu bukan di Jalan Kyai Tapa, tapi di satunya lagi," kata dia.
Fadli menambahkan kejanggalan lainnya. "Ada dua sertifikat. Di situ NJOP-nya juga berbeda antara yang di pinggir jalan raya yang merupakan SHM, bukan itu yang dibeli. Tetapi yang di dalamnya, yang enggak ada akses jalan. Itu yang terkunci tadi, kalau tidak salah 3,6 hektare," katanya.
Fadli menduga, kesalahan prosedur itu lantaran pembelian dilakukan secara gegabah dan personal.
"Harusnya ada tim kan. Enggak bisa individu seorang Plt gubernur bernegosiasi dengan yayasan. Kemudian di dalam negosiasi itu ditentukan harga. Padahal di DKI masih banyak tanah kosong. Kenapa tidak memilih tanah kosong DKI yang belum terpakai," sesal Fadli.
Fadli sangat meyakini terjadi korupsi besar. "Dengan membeli tanah Rp755 miliar, itu bisa bangun 4 RSUD,” ujarnya.
Fadli mendesak KPK untuk konsisten membongkar kasus ini. Fadli tidak ingin di antara pimpinan KPK ada seorang atau beberapa orang yang menjadi penyusup, sehingga pemberantasan dilakukan tebang pilih.
"Ayo kita berdebat, kita adu data. Jangan ada oknum pimpinan KPK yang jadi alat kepentingan. Kita tidak mau KPK disusupi orang-orang yang memiliki kepentingan lain. Kita ingin KPK kuat, independen, dan betul-betul mau memberantas korupsi bukan atas pesanan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
