medcom.id, Jakarta: Elite Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan di Bakrie Tower, Jakarta Selatan. Mereka rencananya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
"Kami mau perhatian terhadap APBN. Belanja setahun akan kita sahkan sebulan mendatang. Publik, khususya media, perlu melihat postur APBN kita. Jadi budget deal betul-betul dipantengin," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah di Bakrie Tower, Rasuna Said, Jakarta Selatan Rabu (28/10/2015).
Menurut dia, rancangan APBN seharusnya sudah diketok palu 22 Oktober, tapi molor. Sebelum masa sidang DPR selesai pada 30 Oktober, kata dia, setidaknya KMP bisa menyatakan pendapat.
Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, rapat juga akan membahas masalah dana desa. Pasalnya, jelas dia, KMP ingin menagih janji Presiden Joko Widodo yang pada pemilihan presiden berjanji mengelontorkan anggran Rp1,4 miliar setiap desa. "Kami mau beri dukungan pada alokasi dana desa. Sesuai janji Presiden Rp1,4 miliar per desa," ungkap dia.
Selain itu, mereka akan membicarakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp72,9 triliun yang akan dialokasikan kepada 40 BUMN. Fahri merasa anggaran tersebut terlalu besar.
"Kami cermati alokasi makin besar dalam penanaman modal negara di BUMN ini bsa jadi masalah besar kalau enggak diawasi," katanya.
Sampai saat ini, beberapa petinggi KMP telah datang. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
medcom.id, Jakarta: Elite Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan di Bakrie Tower, Jakarta Selatan. Mereka rencananya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
"Kami mau perhatian terhadap APBN. Belanja setahun akan kita sahkan sebulan mendatang. Publik, khususya media, perlu melihat postur APBN kita. Jadi budget deal betul-betul dipantengin," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah di Bakrie Tower, Rasuna Said, Jakarta Selatan Rabu (28/10/2015).
Menurut dia, rancangan APBN seharusnya sudah diketok palu 22 Oktober, tapi molor. Sebelum masa sidang DPR selesai pada 30 Oktober, kata dia, setidaknya KMP bisa menyatakan pendapat.
Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, rapat juga akan membahas masalah dana desa. Pasalnya, jelas dia, KMP ingin menagih janji Presiden Joko Widodo yang pada pemilihan presiden berjanji mengelontorkan anggran Rp1,4 miliar setiap desa. "Kami mau beri dukungan pada alokasi dana desa. Sesuai janji Presiden Rp1,4 miliar per desa," ungkap dia.
Selain itu, mereka akan membicarakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp72,9 triliun yang akan dialokasikan kepada 40 BUMN. Fahri merasa anggaran tersebut terlalu besar.
"Kami cermati alokasi makin besar dalam penanaman modal negara di BUMN ini bsa jadi masalah besar kalau enggak diawasi," katanya.
Sampai saat ini, beberapa petinggi KMP telah datang. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
