medcom.id, Jakarta: Sebanyak 5764 eks Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar masih berada di penampungan. Mereka ditampung di Jakarta sebanyak 2004 orang, di Semarnag 1752 orang, di Surabaya 727, dan di Makassar ada 281 orang.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah menyiapkan sejumlah strategi agar eks Gafatar dapat diterima masyarakat.
"Kami berharap setelah adanya dalam rapat ini segera mereka yang ada di daerah transit itu segera dikembalikan ke wilayah asal mereka masing-masing. Kami telah berkoordinasi dengan Pak Mendagri. Seluruh pemda segera menjemput eks Gafatar ini agar bisa kembali ke tempat asalnya. Kemudian dapat bersosialisasi di masyarakat di kampungnya," kata Menko PMK Puan Maharani saat konferensi pers bersama seusai menggelar rakor di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Langkah terpadu diambil, kata Puan, agar para eks Gafatar bisa menjadi masyarakat yang berpikiran nasionalis, dan kembali keyakinannya masing-masing sesuai agamanya masing-masing.
"Karena itu memang menjadi tugas dari pemerintah untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan berkaitan nilai kebangsaan, dan tentu agama yang mereka anut. Dengan begitu, mereka bisa kembli berbaur menjadi masyarakat Indonesia yang berazaskan Pancasila," ungkap Puan.
Pemerintah akan menindaklanjuti secara terpadu bagaimana agar mereka bisa hidup bersosialisasi di kehidupan yang selayaknya.
Sementara untuk anak-anak, pemerintah juga sedang berusaha mengembalikan mereka agar tetap mendapatkan pendidikan dan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.
Puan menjelaskan, mereka sampai saat ini tidak mempunyai data rapor, sehingga tidak diketahui sudah di jenjang tingkat yang mana. Karena itu, Kemendikbud sedang berusaha mendapatkan solusi.
"Mereka itu dites dan dikembalikan ke sekolahnya tidak berdasarkan umur tapi berdasarkan kemampuan berfikir ketingkatanya, anak yang saat ini ujian yaitu kelas 6, 9, 12 itu akan diberikan kekhususan sehingga mereka bisa ujian sekolahnya, agar bisa masuk ke jenjang pendidikan tahap selanjutnya," jelasnya.
Sementara di Kementerian Sosial, kata Puan, juga telah melakukan pembinaan dan kemudian melengkapi kebutuhan sandang panganya. Selain itu, disiapkan juga tindaklanjut solusi membina mereka secara baik dan keagamaan yang baik. "Ibu Menteri PP dan PA juga juga telah memberikan bagimana anak-anak dan perempuan ini tidak trauma, namun kembali dengan kehidupan yang normal dan layak," ujarnya.
Kemudian, semua instansi dan kementerian terkait dengan tupoksi masing-masing juga akan bersinergi secara maksimal. "Kami dari pemerintah akan menindaklanjuti ini dengan baik dan benar, dengan memberikan roadmap yang baik sesuai dengan tupoksi masing-masing," kata Puan.
Dalam rakor tersebut, hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Susana Yembise, serta perwakilan TNI dan Polri.
medcom.id, Jakarta: Sebanyak 5764 eks Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar masih berada di penampungan. Mereka ditampung di Jakarta sebanyak 2004 orang, di Semarnag 1752 orang, di Surabaya 727, dan di Makassar ada 281 orang.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah menyiapkan sejumlah strategi agar eks Gafatar dapat diterima masyarakat.
"Kami berharap setelah adanya dalam rapat ini segera mereka yang ada di daerah transit itu segera dikembalikan ke wilayah asal mereka masing-masing. Kami telah berkoordinasi dengan Pak Mendagri. Seluruh pemda segera menjemput eks Gafatar ini agar bisa kembali ke tempat asalnya. Kemudian dapat bersosialisasi di masyarakat di kampungnya," kata Menko PMK Puan Maharani saat konferensi pers bersama seusai menggelar rakor di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Langkah terpadu diambil, kata Puan, agar para eks Gafatar bisa menjadi masyarakat yang berpikiran nasionalis, dan kembali keyakinannya masing-masing sesuai agamanya masing-masing.
"Karena itu memang menjadi tugas dari pemerintah untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan berkaitan nilai kebangsaan, dan tentu agama yang mereka anut. Dengan begitu, mereka bisa kembli berbaur menjadi masyarakat Indonesia yang berazaskan Pancasila," ungkap Puan.
Pemerintah akan menindaklanjuti secara terpadu bagaimana agar mereka bisa hidup bersosialisasi di kehidupan yang selayaknya.
Sementara untuk anak-anak, pemerintah juga sedang berusaha mengembalikan mereka agar tetap mendapatkan pendidikan dan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.
Puan menjelaskan, mereka sampai saat ini tidak mempunyai data rapor, sehingga tidak diketahui sudah di jenjang tingkat yang mana. Karena itu, Kemendikbud sedang berusaha mendapatkan solusi.
"Mereka itu dites dan dikembalikan ke sekolahnya tidak berdasarkan umur tapi berdasarkan kemampuan berfikir ketingkatanya, anak yang saat ini ujian yaitu kelas 6, 9, 12 itu akan diberikan kekhususan sehingga mereka bisa ujian sekolahnya, agar bisa masuk ke jenjang pendidikan tahap selanjutnya," jelasnya.
Sementara di Kementerian Sosial, kata Puan, juga telah melakukan pembinaan dan kemudian melengkapi kebutuhan sandang panganya. Selain itu, disiapkan juga tindaklanjut solusi membina mereka secara baik dan keagamaan yang baik. "Ibu Menteri PP dan PA juga juga telah memberikan bagimana anak-anak dan perempuan ini tidak trauma, namun kembali dengan kehidupan yang normal dan layak," ujarnya.
Kemudian, semua instansi dan kementerian terkait dengan tupoksi masing-masing juga akan bersinergi secara maksimal. "Kami dari pemerintah akan menindaklanjuti ini dengan baik dan benar, dengan memberikan roadmap yang baik sesuai dengan tupoksi masing-masing," kata Puan.
Dalam rakor tersebut, hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Susana Yembise, serta perwakilan TNI dan Polri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
