Jakarta: Ombudsman RI diharapkan menyampaikan indikator penilaian layanan publik secara jelas dan terukur kepada pemerintah daerah. Itu dibutuhkan untuk perbaikan sesuai aspirasi publik.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan itu menanggapi hasil survei Ombudsman baru-baru ini tentang kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Menurut Ombudsman, hanya enam pemerintah provinsi (27,27%) yang memiliki kepatuhan tinggi dari 22 pemprov yang disurvei. Sisanya 10 pemprov (45,45%) memiliki kepatuhan sedang dan enam pemprov (27,27%) memiliki kepatuhan rendah.
"Saya kira parameternya harus jelas, Ombudsman memang menampung aspirasi masyarakat tapi kami yakin gubernur, bupati, wali kota akan memperhatikan dan mengecek hal tersebut," terang Tjahjo seperti dilansir Media Indonesia, Rabu, 20 Desember 2017.
Tjahjo menekankan pihaknya terus mengecek kinerja pelayanan publik yang kecil bagi masyarakat. Misalnya, melayani pengurusan KTP-E, mengurus akta kematian, hingga pelayanan masyarakat soal perizinan, termasuk keharusan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas umum.
Dalam kesempatan sama, Kepala Balitbang Kemendagri Dodi Riyadmadji menilai terdapat peningkatan dalam hal kecepatan dan semakin efisiennya dalam pemberian layanan.
Dalam acara Innovative Government Award 2017, Mendagri memberikan penghargaan kepada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra Selatan. Untuk kategori kota penghargaan diberikan ke Tangerang Selatan, Surabaya, Surakarta, Probolinggo, Magelang, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Sawahlunto, dan Bontang. Untuk kategori kabupaten terdapat Lebak, Madiun, Malang, Gresik, Sleman, Boyolali, Bogor, Musi Rawas, Bantaeng dan Pinrang.
Jakarta: Ombudsman RI diharapkan menyampaikan indikator penilaian layanan publik secara jelas dan terukur kepada pemerintah daerah. Itu dibutuhkan untuk perbaikan sesuai aspirasi publik.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan itu menanggapi hasil survei Ombudsman baru-baru ini tentang kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Menurut Ombudsman, hanya enam pemerintah provinsi (27,27%) yang memiliki kepatuhan tinggi dari 22 pemprov yang disurvei. Sisanya 10 pemprov (45,45%) memiliki kepatuhan sedang dan enam pemprov (27,27%) memiliki kepatuhan rendah.
"Saya kira parameternya harus jelas, Ombudsman memang menampung aspirasi masyarakat tapi kami yakin gubernur, bupati, wali kota akan memperhatikan dan mengecek hal tersebut," terang Tjahjo seperti dilansir
Media Indonesia, Rabu, 20 Desember 2017.
Tjahjo menekankan pihaknya terus mengecek kinerja pelayanan publik yang kecil bagi masyarakat. Misalnya, melayani pengurusan KTP-E, mengurus akta kematian, hingga pelayanan masyarakat soal perizinan, termasuk keharusan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas umum.
Dalam kesempatan sama, Kepala Balitbang Kemendagri Dodi Riyadmadji menilai terdapat peningkatan dalam hal kecepatan dan semakin efisiennya dalam pemberian layanan.
Dalam acara Innovative Government Award 2017, Mendagri memberikan penghargaan kepada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra Selatan. Untuk kategori kota penghargaan diberikan ke Tangerang Selatan, Surabaya, Surakarta, Probolinggo, Magelang, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Sawahlunto, dan Bontang. Untuk kategori kabupaten terdapat Lebak, Madiun, Malang, Gresik, Sleman, Boyolali, Bogor, Musi Rawas, Bantaeng dan Pinrang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
