Jakarta: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bakal menghapus hukum cambuk untuk pada pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Isu perlindungan PMI menjadi prioritas Anwar untuk diselesaikan di masa pemerintahannya.
Hal itu disampaikan oleh Anwar saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kuching, Malaysia. Ma'ruf mengatakan cambuk hanya untuk kriminal.
"Kedepan tidak ada hukum cambuk lagi. Cambuk itu hanya untuk kriminal," kata Wapres usai pertemuan dengan Anwar, Selasa 28 November 2023.
Ma'ruf mendapatkan laporan dari Dubes Indonesia di Malaysia, Hermono, bahwa masih ada WNI yang bekerja di sektor rumah tangga. Menurut Ma'ruf, isu PMI ini mendapatkan perhatian serius dari Anwar Ibrahim.
Perihal janji penghapusan hukum cambuk juga disampaikan sebelumnya oleh Anwar Ibrahim saat bertemu Presiden Jokowi di Bogor pada Januari 2023 lalu. Anwar berupaya agar tak ada kebijakan yang berpotensi merenggangkan hubungan Indonesia dan Malaysia.
"Jadi kita insyaAllah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan karena saya mau hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya spesial. Dan saya harap kedua menteri luar paham bahwa komitmen kita begitu rupa," kata Anwar.
Anwar mengatakan urusan TKI ini telah menggores hati masyarakat Indonesia. Ia mengetahui betul mengenai kondisi tersebut karena pernah di penjara.
"Saya tahu benar karena saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambukan ke atas mereka dan saya tidak pikir ini satu yang manusiawi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini dan tahun lalu 2022 soal cambuk itu sudah dihentikan," ujar Anwar.
Anwar menjelaskan penyelesaian mengenai urusan TKI ini harus menyeluruh. Ia ingin nasib pekerja di bawah dapat dibela.
"Saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agency pekerja Ini harus hanya sekadar facility dan permudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan," ujar dia. (Adam Alamsyah)
Jakarta: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bakal menghapus hukum cambuk untuk pada
pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Isu perlindungan PMI menjadi prioritas Anwar untuk diselesaikan di masa pemerintahannya.
Hal itu disampaikan oleh Anwar saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden
Ma'ruf Amin di Kuching, Malaysia. Ma'ruf mengatakan cambuk hanya untuk kriminal.
"Kedepan tidak ada hukum cambuk lagi. Cambuk itu hanya untuk kriminal," kata Wapres usai pertemuan dengan Anwar, Selasa 28 November 2023.
Ma'ruf mendapatkan laporan dari Dubes Indonesia di Malaysia, Hermono, bahwa masih ada WNI yang bekerja di sektor rumah tangga. Menurut Ma'ruf, isu PMI ini mendapatkan perhatian serius dari Anwar Ibrahim.
Perihal janji penghapusan hukum cambuk juga disampaikan sebelumnya oleh Anwar Ibrahim saat bertemu Presiden Jokowi di Bogor pada Januari 2023 lalu. Anwar berupaya agar tak ada kebijakan yang berpotensi merenggangkan hubungan Indonesia dan Malaysia.
"Jadi kita
insyaAllah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan karena saya mau hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya spesial. Dan saya harap kedua menteri luar paham bahwa komitmen kita begitu rupa," kata Anwar.
Anwar mengatakan urusan TKI ini telah menggores hati masyarakat Indonesia. Ia mengetahui betul mengenai kondisi tersebut karena pernah di penjara.
"Saya tahu benar karena saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambukan ke atas mereka dan saya tidak pikir ini satu yang manusiawi. Dan
alhamdulillah untuk tahun ini dan tahun lalu 2022 soal cambuk itu sudah dihentikan," ujar Anwar.
Anwar menjelaskan penyelesaian mengenai urusan TKI ini harus menyeluruh. Ia ingin nasib pekerja di bawah dapat dibela.
"Saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja
agency pekerja Ini harus hanya sekadar
facility dan permudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan," ujar dia. (
Adam Alamsyah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
