medcom.id, Jakarta: Kondisi internal Partai Golkar saat ini kian memanas. Hal tersebut setelah kubu Aburizal Bakrie (Ical) ngotot untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke IX di Bali, 30 November hingga 3 Desember mendatang.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengaku tak sepakat bila Munas dilakukan di Bali. Hal tersebut agar isu perpecahan Golkar, tidak melebar menjadi isu internasional.
"Ya itu mencegah konflik-konflik, apalagi di Bali kalau nanti ada kayak kemarin di sini (ricuh) besar-besaran kan bisa terjadi juga kemana-mana. Isu itu menjadi internasional tidak bagus untuk Bali kalau jadi keributan itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).
Jika diselenggarakan di daerah lain pun, pihak panitia penyelenggara Munas harus memperoleh izin dari kepolisian terlebih dahulu. Jika lampu hijau diberikan kepolisian, Munas tentu dapat dilaksanakan.
Namun, JK yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden, beranggapan sebaiknya penyelenggaraan Munas ditunda, hal tersebut untuk kepentingan seluruh kader partai berlambang pohon beringin ini. JK membantah tindakan itu diangap sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap partai yang telah berumur 50 tahun itu.
"Pemerintah, melihat dari sisi keamanan bukan intervensi. Karena polisi bertanggung jawab kepada keamanan. Kalau kemarin terjadi bawa parang, tenteng-tenteng berkelahi melempar batu di Bali, nanti gimana?" pungkasnya.
Sebelumnya, demi menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat Munas ke IX Partai Golkar, di Bali pekan depan. Menko Polhukam dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta jajaran Polri, untuk tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan munas tersebut.
“Meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali,” papar Tedjo, Selasa 25 November kemarin.
medcom.id, Jakarta: Kondisi internal Partai Golkar saat ini kian memanas. Hal tersebut setelah kubu Aburizal Bakrie (Ical) ngotot untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke IX di Bali, 30 November hingga 3 Desember mendatang.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengaku tak sepakat bila Munas dilakukan di Bali. Hal tersebut agar isu perpecahan Golkar, tidak melebar menjadi isu internasional.
"Ya itu mencegah konflik-konflik, apalagi di Bali kalau nanti ada kayak kemarin di sini (ricuh) besar-besaran kan bisa terjadi juga kemana-mana. Isu itu menjadi internasional tidak bagus untuk Bali kalau jadi keributan itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).
Jika diselenggarakan di daerah lain pun, pihak panitia penyelenggara Munas harus memperoleh izin dari kepolisian terlebih dahulu. Jika lampu hijau diberikan kepolisian, Munas tentu dapat dilaksanakan.
Namun, JK yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden, beranggapan sebaiknya penyelenggaraan Munas ditunda, hal tersebut untuk kepentingan seluruh kader partai berlambang pohon beringin ini. JK membantah tindakan itu diangap sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap partai yang telah berumur 50 tahun itu.
"Pemerintah, melihat dari sisi keamanan bukan intervensi. Karena polisi bertanggung jawab kepada keamanan. Kalau kemarin terjadi bawa parang, tenteng-tenteng berkelahi melempar batu di Bali, nanti gimana?" pungkasnya.
Sebelumnya, demi menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat Munas ke IX Partai Golkar, di Bali pekan depan. Menko Polhukam dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta jajaran Polri, untuk tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan munas tersebut.
“Meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali,” papar Tedjo, Selasa 25 November kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
