Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan pemerintah tak berpihak kepada calon manapun di Pilkada 2018. Ia memastikan pemerintah bersikap netral.
"Pada kesempatan ini, kita memberikan arahan kepada para kepala daerah dan aparat keamanan agar menjaga netralitas sebagai penyelenggara negara," kata Wiranto usai memimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Pilkada di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juni 2018.
Wiranto membantah tudingan yang menyebut pemerintah tidak netral karena mengangkat Irjen Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Menurut Wiranto, pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat guna mengamankan Pilkada.
"Keputusan untuk menempatkan seorang perwira kepolisian sebagai Pj alasannya agar pelaksanaan (pilkada) di sana aman. Ini berdasarkan satu kajian secara menyeluruh bahwa daerah itu perlu satu pejabat yang tau persis bagaimana mengamankan situasi dan aparat polisi pasti paham masalah itu," kata dia.
Baca: Faktor ASN tak Netral di Pilkada
Wiranto siap menjawab tudingan siapapun yang menganggap pemerintah tidak netral. Wiranto bersedia menemui pihak-pihak yang masih mencurigai pemerintah tidak netral.
"Para tokoh yang masih mencurigai ada rekayasa politik, nanti bertemu dengan saya. Kita berbincang yang baik dengan satu pandangan-pandangan yang sehat. Tidak ada sedikitpun niat pemerintah untuk melakukan rekayasa atau tipu daya untuk mendapatkan keuntungan politik dari penempatan aparat," katanya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan tak ada aturan yang dilanggar dalam pengangkatan Iriawan sebagai penjabat Gubernur. Ia yakin Iriawan mampu menjaga netralitasnya.
"Saudara Iriawan sudah pindah ke Lemhanas, itu Keppres loh bukan SK Mendagri bukan SK Kapolri. Karena dia sudah di sipil, saya bisa mengambil demi situasi di daerah. Saya yakin Pak Iriawan netral, kalau tidak, ya enggak mungkin (diangkat) dong," kata Tjahjo.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GKdQmJ0N" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan pemerintah tak berpihak kepada calon manapun di Pilkada 2018. Ia memastikan pemerintah bersikap netral.
"Pada kesempatan ini, kita memberikan arahan kepada para kepala daerah dan aparat keamanan agar menjaga netralitas sebagai penyelenggara negara," kata Wiranto usai memimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Pilkada di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juni 2018.
Wiranto membantah tudingan yang menyebut pemerintah tidak netral karena mengangkat Irjen Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Menurut Wiranto, pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat guna mengamankan Pilkada.
"Keputusan untuk menempatkan seorang perwira kepolisian sebagai Pj alasannya agar pelaksanaan (pilkada) di sana aman. Ini berdasarkan satu kajian secara menyeluruh bahwa daerah itu perlu satu pejabat yang tau persis bagaimana mengamankan situasi dan aparat polisi pasti paham masalah itu," kata dia.
Baca: Faktor ASN tak Netral di Pilkada
Wiranto siap menjawab tudingan siapapun yang menganggap pemerintah tidak netral. Wiranto bersedia menemui pihak-pihak yang masih mencurigai pemerintah tidak netral.
"Para tokoh yang masih mencurigai ada rekayasa politik, nanti bertemu dengan saya. Kita berbincang yang baik dengan satu pandangan-pandangan yang sehat. Tidak ada sedikitpun niat pemerintah untuk melakukan rekayasa atau tipu daya untuk mendapatkan keuntungan politik dari penempatan aparat," katanya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan tak ada aturan yang dilanggar dalam pengangkatan Iriawan sebagai penjabat Gubernur. Ia yakin Iriawan mampu menjaga netralitasnya.
"Saudara Iriawan sudah pindah ke Lemhanas, itu Keppres loh bukan SK Mendagri bukan SK Kapolri. Karena dia sudah di sipil, saya bisa mengambil demi situasi di daerah. Saya yakin Pak Iriawan netral, kalau tidak, ya enggak mungkin (diangkat) dong," kata Tjahjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
