Jakarta: Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai usulan penambahan anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tak rasional. Penambahan anggaran ini perlu dicermati, terlebih sudah memasuki tahun politik.
"Saya kira untuk penambahan sebesar itu perlu dilihat secara rasional dan realistis. Kaitannya dengan fungsi dan tugas MPR," kata Roy saat dihubungi Medcom.id, Senin, 24 September 2018.
Tambahan anggaran perlu dicermati, khususnya untuk alokasi sosialisasi dan penyerapan aspirasi ke daerah yang memerlukan anggaran perjalanan dinas. Anggaran ini dinilainya sebagai pemborosan dan rawan digunakan sebagai ajang kampanye.
"Itu pengadaan yang sifatnya untuk pemborosan anggaran. Karena di tahun pemilu kadang terjadi, di mana pengadaan itu penggunaan anggaran tidak sesuai dengan mekanisme administrasi yang diatur," jelasnya.
Baca juga: Usulan Tambahan Anggaran MPR Berpotensi Rangkap
Sebelumya, MPR mengajukan penambahan usulan anggaran sebesar Rp350,4 miliar untuk tahun anggaran 2019 dari Pagu Indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp958 miliar.
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menjelaskan peningkatan anggaran itu sebagai dampak penambahan unsur pimpinan MPR setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta penambahan kegiatan MPR per tahunnya.
Tambahan Rp350,4 miliar itu, Rp240,4 miliar di antaranya untuk kegiatan sosialisasi anggota MPR ke daerah pemilihan masing-masing. Rinciannya, Rp109,12 miliar untuk menambah dua kegiatan sosialisasi di dapil, Rp108,64 miliar untuk menambah empat kali kegiatan dengar pendapat anggota MPR dengan masyarakat, dan Rp22,75 miliar untuk 325 kali kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat per tahun sebelumnya 215 kali.
Jakarta: Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai usulan penambahan anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tak rasional. Penambahan anggaran ini perlu dicermati, terlebih sudah memasuki tahun politik.
"Saya kira untuk penambahan sebesar itu perlu dilihat secara rasional dan realistis. Kaitannya dengan fungsi dan tugas MPR," kata Roy saat dihubungi
Medcom.id, Senin, 24 September 2018.
Tambahan anggaran perlu dicermati, khususnya untuk alokasi sosialisasi dan penyerapan aspirasi ke daerah yang memerlukan anggaran perjalanan dinas. Anggaran ini dinilainya sebagai pemborosan dan rawan digunakan sebagai ajang kampanye.
"Itu pengadaan yang sifatnya untuk pemborosan anggaran. Karena di tahun pemilu kadang terjadi, di mana pengadaan itu penggunaan anggaran tidak sesuai dengan mekanisme administrasi yang diatur," jelasnya.
Baca juga:
Usulan Tambahan Anggaran MPR Berpotensi Rangkap
Sebelumya, MPR mengajukan penambahan usulan anggaran sebesar Rp350,4 miliar untuk tahun anggaran 2019 dari Pagu Indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp958 miliar.
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menjelaskan peningkatan anggaran itu sebagai dampak penambahan unsur pimpinan MPR setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta penambahan kegiatan MPR per tahunnya.
Tambahan Rp350,4 miliar itu, Rp240,4 miliar di antaranya untuk kegiatan sosialisasi anggota MPR ke daerah pemilihan masing-masing. Rinciannya, Rp109,12 miliar untuk menambah dua kegiatan sosialisasi di dapil, Rp108,64 miliar untuk menambah empat kali kegiatan dengar pendapat anggota MPR dengan masyarakat, dan Rp22,75 miliar untuk 325 kali kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat per tahun sebelumnya 215 kali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(HUS)
