Jakarta: Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan usulan penambahan anggaran Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) berpotensi rangkap anggaran serupa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, anggota MPR merangkap sebagai anggota DPR.
"Ini jangan sampai terjadi tumpang tindih antara DPR dan MPR. Ini kadang-kadang membingungkan juga. Bagaimana anggaran DPR dan MPR sementara anggota MPR adalah anggota DPR," kata Roy saat dihubungi Medcom.id, Senin, 24 September 2018.
Roy meminta MPR transparan terkait usulan penambahan anggaran Rp350,4 miliar itu. Apakah penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi empat pilar itu dikhususkan bagi pimpinan MPR atau seluruh anggotanya.
"Ini yang harus jelas dipisahkan sehingga tidak ada tumpang tindih anggaran. Kalau terjadi duplikasi anggaran saya kira bisa menumbuhkan pelangaran pengelolaan keuangan negara," kata dia.
MPR mengajukan penambahan usulan anggaran sebesar Rp350,4 miliar untuk tahun anggaran 2019 dari pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp958 miliar.
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menjelaskan peningkatan anggaran itu sebagai dampak penambahan unsur pimpinan MPR setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta penambahan kegiatan MPR per tahunnya.
Tambahan Rp350,4 miliar itu, Rp240,4 miliar di antaranya untuk kegiatan sosialisasi anggota MPR ke daerah pemilihan masing-masing. Dengan perincian, Rp109,12 miliar untuk menambah dua kegiatan sosialisasi di dapil, Rp108,64 miliar untuk menambah empat kali kegiatan dengar pendapat anggota MPR dengan masyarakat, dan Rp22,75 miliar untuk 325 kali kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat per tahun sebelumnya 215 kali.
Jakarta: Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan usulan penambahan anggaran Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) berpotensi rangkap anggaran serupa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, anggota MPR merangkap sebagai anggota DPR.
"Ini jangan sampai terjadi tumpang tindih antara DPR dan MPR. Ini kadang-kadang membingungkan juga. Bagaimana anggaran DPR dan MPR sementara anggota MPR adalah anggota DPR," kata Roy saat dihubungi
Medcom.id, Senin, 24 September 2018.
Roy meminta MPR transparan terkait usulan penambahan anggaran Rp350,4 miliar itu. Apakah penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi empat pilar itu dikhususkan bagi pimpinan MPR atau seluruh anggotanya.
"Ini yang harus jelas dipisahkan sehingga tidak ada tumpang tindih anggaran. Kalau terjadi duplikasi anggaran saya kira bisa menumbuhkan pelangaran pengelolaan keuangan negara," kata dia.
MPR mengajukan penambahan usulan anggaran sebesar Rp350,4 miliar untuk tahun anggaran 2019 dari pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp958 miliar.
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menjelaskan peningkatan anggaran itu sebagai dampak penambahan unsur pimpinan MPR setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta penambahan kegiatan MPR per tahunnya.
Tambahan Rp350,4 miliar itu, Rp240,4 miliar di antaranya untuk kegiatan sosialisasi anggota MPR ke daerah pemilihan masing-masing. Dengan perincian, Rp109,12 miliar untuk menambah dua kegiatan sosialisasi di dapil, Rp108,64 miliar untuk menambah empat kali kegiatan dengar pendapat anggota MPR dengan masyarakat, dan Rp22,75 miliar untuk 325 kali kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat per tahun sebelumnya 215 kali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(HUS)
