Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan pemilu tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. KPU sudah melakukan berbagai persiapan, seperti pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan partai politik peserta pemilu.
“Sejak tanggal 12 sampai dengan 14 Februari lalu merupakan kegiatan pemutakhiran data pemilih, masyarakat dapat mengakses link cekdptonline.kpu.go.id untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, jika sudah terdaftar masyarakat dapat melihat lokasi TPS nya nanti," ujar Hasyim dalam Seminar Nasional dengan topik 'Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil, dan Bermartabat', Selasa, 14 Maret 2023.
Seminar nasional ini digelar sebagai rangkaian dari memperingati Dies Natalis ke-67 IPDN yang akan diperingati pada 17 Maret 2023. Hasyim menyampaikan pihaknya akan membantu praja IPDN untuk pindah tempat pemilihan agar dapat mengikuti pemilu di kecamatan tempat mereka bersekolah, yakni Kampus IPDN. Tetapi apabila terjadi lintas dapil, mereka hanya bisa mengikuti pemilihan presiden.
Di samping itu, Hasyim mengatakan partai politik peserta pemilu telah ditetapkan pada 14 Desember 2022. Total ada 24 partai politik yang terdiri atas 18 partai politik nasional dan enam partai Aceh.
Sedangkan, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, serta calon anggota DPR, DPRD, dan DPD belum dilaksanakan. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan dilakukan pada Oktober 2023. Sementara itu, pendaftaran calon anggota DPR, DPRD, dan DPD akan dilaksanakan pada Mei 2023.
"Adapun nanti penetapan calon tetap untuk presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPRD, dan DPD akan ditetapkan pada tanggal 25 November 2023”, tutur dia.
KPU juga telah menetapkan jumlah daerah pemilihan (dapil) didasarkan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022. Ada 152 kursi anggota DPD dari 38 daerah pemilihan, 580 kursi DPR dari 84 daerah pemilihan, 2.372 DPRD provinsi dari 301 daerah pemilihan, 17.510 DPRD kabupaten/kota dari 2.325 daerah pemilihan.
Tidak Ada Penundaan Pemilu
Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, sepakat dengan Ketua KPU soal pemilu tetap dilaksanakan pada 2024. Dia menegaskan pemerintah tak pernah berpikir untuk melakukan penundaan pemilu.
“Tidak ada pemikiran tunda pemilu. Secara konstitusi pemerintah tidak pernah berpikir akan menunda pemilu. Saya pastikan, kami akan melawan oknum-oknum yang melawan konsitusi," tegas dia.
Dia menyampaikan penyelenggaraan pemilu merupakan hasil kesepakatan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu pada rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian dan rapat dengar pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada 24 Januari dan 4 Juni 2022.
Pemilu Berkualitas
Hal sama disampaikan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini. Titi menegaskan Pemilu 2024 wajib digelar tepat waktu dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Dia menyampaikan permasalahan yang terjadi saat Pemilu 2019 sangat mungkin kembali terulang pada Pemilu 2024, sehingga perlu adanya komitmen dan pengawalan maksimal oleh semua otoritas dan elemen bangsa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menyampaikan beberapa informasi simpang siur soal penundaan pemilu terjadi karena ada beberapa elite politik dan elite pemerintah atau oknum yang masih memantik isu penundaan. Warga sipil juga dinilai ada yang turut memantik isu tersebut.
“Kita harus sepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan berlangsung secara tepat waktu, berkualitas, dan berintegritas," ujar dia.
Dia menjelaskan maksud dari berkualitas, yakni luber, jurdil, partisipasi pemilih tinggi, tidak ada pelanggaran berarti, biaya politik kampanye rendah, serta teduh dan menggembirakan. Sedangkan, berintegritas adalah adanya netralitas penyelenggara, netralitas pemerintah, netralitas pengawas, netralitas aparat keamanan, fairness partai dan kandidat, serta fairness pemilih.
Berdasarkan hasil survei poltracking Indonesia pada Januari 2023, sebanyak 71,9 persen masyarakat mengatakan siap untuk mencoblos, sehingga potensi partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 diprediksi tinggi. Begitu juga dengan hasil survei terkait pengetahuan pemilih terhadap penyelenggaraan pemilu serentak, sebanyak 53,4 persen menyatakan sudah mengetahui informasi terkait pemilu.
Sinergisitas Penyelenggaraan Pemilu
Dalam kesempatan yang sama, Rektor IPDN Hadi Prabowo, berharap Pemilu 2024 mampu menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan pemilu. Sebab, menurut dia, keberhasilan pemilu tidak hanya ada di tangan penyelenggara dan peserta pemilu, tapi harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat, media masa, dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
“Kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus mendukung penuh penyelenggaraan pemilu yang merupakan amanah yang tercantum dalam kalender konstitusi yang tidak mungkin ditunda atau dimundurkan," ujar Hadi.
Hadi meyakini pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana untuk dapat mewujudkan pimpinan nasional dan perwakilan politik yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat. Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat Indonesia harus benar-benar mengawal supremasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar tidak ada lagi ujaran kebencian, hoaks, black campaign, intimidasi, dan lain sebagainya yang dapat membuat Pemilu 2024 terlaksana dengan lebih berkualitas, demokratis, jujur, adil, dan bermartabat.
“(Ada) dua lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, (yang) telah melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu. KPU telah melaksanakan tahapan pertama, yakni mendapat DP4 pada 14 Desember 2022 dari Kemendagri, dan hasilnya dinyatakan pemilih pemilu sebanyak 204.656.053 pemilih, terdiri atas 102.186.591 pemilih laki-laki dan 102.474.462 pemilih wanita," tutur Hadi.
Dalam seminar ini, Hadi juga berharap KPU dapat memberikan informasi terkait peta tingkat kerawanan pemilu. Pada 2019, tingkat kerawanan pemilu ada di Papua Barat sebesar 52,83 persen, Yogyakarta 52,14 persen, dan Sumatra Barat 51,21 persen.
Pengawasan Pemilu
Anggota Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan pihaknua bertugas memastikan apakah penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak. Bawaslu melakukan pengawasan pemilu dengan dua model, yakni pengawasan melekat atau setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diupayakan ada jajaran Bawaslu yang terlibat sehingga dapat melihat langsung fakta di lapangan, dan pengawasan partisipatif atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
“Beberapa potensi permasalahan yang mungkin akan terjadi pada pemilu, yakni tahapan penyelenggaraan seperti pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, logistik, pemungutan, dan penghitungan, serta rekapitulasi. Untuk itu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan agar isu-isu potensi permasalahan ini dapat kita minimalisir," ujar dia.
Adapun, Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Pemilu 2024 sangat strategis. Sebab, akan ada hal yang baru dalam tata pemerintaha.
"(Pemilihan) presiden dan wakil presiden sudah pasti baru, bupati, gubernur juga sudah pasti baru. Hal ini juga akan memengaruhi manajemen pemerintahan atau tata kelola yang berbeda, karena gaya kepemimpinan pun akan baru," ujar dia.
Dia menegaskan ada lima syarat pemilu demokratis. Yakni, regulasi yang jelas; penyelenggara yang mandiri, berintegritas, dan kredibel; peserta yang taat aturan; pemilih yang cerdas dan partisipatif; serta birokrasi yang netral.
Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (
KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan
pemilu tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. KPU sudah melakukan berbagai persiapan, seperti pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan partai politik peserta pemilu.
“Sejak tanggal 12 sampai dengan 14 Februari lalu merupakan kegiatan pemutakhiran data pemilih, masyarakat dapat mengakses link cekdptonline.kpu.go.id untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, jika sudah terdaftar masyarakat dapat melihat lokasi TPS nya nanti," ujar Hasyim dalam Seminar Nasional dengan topik 'Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil, dan Bermartabat', Selasa, 14 Maret 2023.
Seminar nasional ini digelar sebagai rangkaian dari memperingati Dies Natalis ke-67 IPDN yang akan diperingati pada 17 Maret 2023. Hasyim menyampaikan pihaknya akan membantu praja IPDN untuk pindah tempat pemilihan agar dapat mengikuti pemilu di kecamatan tempat mereka bersekolah, yakni Kampus IPDN. Tetapi apabila terjadi lintas dapil, mereka hanya bisa mengikuti pemilihan presiden.
Di samping itu, Hasyim mengatakan partai politik peserta pemilu telah ditetapkan pada 14 Desember 2022. Total ada 24 partai politik yang terdiri atas 18 partai politik nasional dan enam partai Aceh.
Sedangkan, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, serta calon anggota DPR, DPRD, dan DPD belum dilaksanakan. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan dilakukan pada Oktober 2023. Sementara itu, pendaftaran calon anggota DPR, DPRD, dan DPD akan dilaksanakan pada Mei 2023.
"Adapun nanti penetapan calon tetap untuk presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPRD, dan DPD akan ditetapkan pada tanggal 25 November 2023”, tutur dia.
KPU juga telah menetapkan jumlah daerah pemilihan (dapil) didasarkan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022. Ada 152 kursi anggota DPD dari 38 daerah pemilihan, 580 kursi DPR dari 84 daerah pemilihan, 2.372 DPRD provinsi dari 301 daerah pemilihan, 17.510 DPRD kabupaten/kota dari 2.325 daerah pemilihan.
Tidak Ada Penundaan Pemilu
Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, sepakat dengan Ketua KPU soal pemilu tetap dilaksanakan pada 2024. Dia menegaskan pemerintah tak pernah berpikir untuk melakukan
penundaan pemilu.
“Tidak ada pemikiran tunda pemilu. Secara konstitusi pemerintah tidak pernah berpikir akan menunda pemilu. Saya pastikan, kami akan melawan oknum-oknum yang melawan konsitusi," tegas dia.
Dia menyampaikan penyelenggaraan pemilu merupakan hasil kesepakatan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu pada rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian dan rapat dengar pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada 24 Januari dan 4 Juni 2022.
Pemilu Berkualitas
Hal sama disampaikan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini. Titi menegaskan Pemilu 2024 wajib digelar tepat waktu dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Dia menyampaikan permasalahan yang terjadi saat Pemilu 2019 sangat mungkin kembali terulang pada Pemilu 2024, sehingga perlu adanya komitmen dan pengawalan maksimal oleh semua otoritas dan elemen bangsa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menyampaikan beberapa informasi simpang siur soal penundaan pemilu terjadi karena ada beberapa elite politik dan elite pemerintah atau oknum yang masih memantik isu penundaan. Warga sipil juga dinilai ada yang turut memantik isu tersebut.
“Kita harus sepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan berlangsung secara tepat waktu, berkualitas, dan berintegritas," ujar dia.
Dia menjelaskan maksud dari berkualitas, yakni luber, jurdil, partisipasi pemilih tinggi, tidak ada pelanggaran berarti, biaya politik kampanye rendah, serta teduh dan menggembirakan. Sedangkan, berintegritas adalah adanya netralitas penyelenggara, netralitas pemerintah, netralitas pengawas, netralitas aparat keamanan, fairness partai dan kandidat, serta fairness pemilih.
Berdasarkan hasil survei poltracking Indonesia pada Januari 2023, sebanyak 71,9 persen masyarakat mengatakan siap untuk mencoblos, sehingga potensi partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 diprediksi tinggi. Begitu juga dengan hasil survei terkait pengetahuan pemilih terhadap penyelenggaraan pemilu serentak, sebanyak 53,4 persen menyatakan sudah mengetahui informasi terkait pemilu.
Sinergisitas Penyelenggaraan Pemilu
Dalam kesempatan yang sama, Rektor IPDN Hadi Prabowo, berharap Pemilu 2024 mampu menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan pemilu. Sebab, menurut dia, keberhasilan pemilu tidak hanya ada di tangan penyelenggara dan peserta pemilu, tapi harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat, media masa, dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
“Kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus mendukung penuh penyelenggaraan pemilu yang merupakan amanah yang tercantum dalam kalender konstitusi yang tidak mungkin ditunda atau dimundurkan," ujar Hadi.
Hadi meyakini pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana untuk dapat mewujudkan pimpinan nasional dan perwakilan politik yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat. Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat Indonesia harus benar-benar mengawal supremasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar tidak ada lagi ujaran kebencian, hoaks, black campaign, intimidasi, dan lain sebagainya yang dapat membuat Pemilu 2024 terlaksana dengan lebih berkualitas, demokratis, jujur, adil, dan bermartabat.
“(Ada) dua lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, (yang) telah melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu. KPU telah melaksanakan tahapan pertama, yakni mendapat DP4 pada 14 Desember 2022 dari Kemendagri, dan hasilnya dinyatakan pemilih pemilu sebanyak 204.656.053 pemilih, terdiri atas 102.186.591 pemilih laki-laki dan 102.474.462 pemilih wanita," tutur Hadi.
Dalam seminar ini, Hadi juga berharap KPU dapat memberikan informasi terkait peta tingkat kerawanan pemilu. Pada 2019, tingkat kerawanan pemilu ada di Papua Barat sebesar 52,83 persen, Yogyakarta 52,14 persen, dan Sumatra Barat 51,21 persen.
Pengawasan Pemilu
Anggota Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan pihaknua bertugas memastikan apakah penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak. Bawaslu melakukan pengawasan pemilu dengan dua model, yakni pengawasan melekat atau setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diupayakan ada jajaran Bawaslu yang terlibat sehingga dapat melihat langsung fakta di lapangan, dan pengawasan partisipatif atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
“Beberapa potensi permasalahan yang mungkin akan terjadi pada pemilu, yakni tahapan penyelenggaraan seperti pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, logistik, pemungutan, dan penghitungan, serta rekapitulasi. Untuk itu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan agar isu-isu potensi permasalahan ini dapat kita minimalisir," ujar dia.
Adapun, Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Pemilu 2024 sangat strategis. Sebab, akan ada hal yang baru dalam tata pemerintaha.
"(Pemilihan) presiden dan wakil presiden sudah pasti baru, bupati, gubernur juga sudah pasti baru. Hal ini juga akan memengaruhi manajemen pemerintahan atau tata kelola yang berbeda, karena gaya kepemimpinan pun akan baru," ujar dia.
Dia menegaskan ada lima syarat pemilu demokratis. Yakni, regulasi yang jelas; penyelenggara yang mandiri, berintegritas, dan kredibel; peserta yang taat aturan; pemilih yang cerdas dan partisipatif; serta birokrasi yang netral.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
