Alasan Perdebatan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Harus Dihentikan

Jakarta: Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menegaskan perdebatan sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka harus segera diakhiri. Sebab, tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dimulai.  "Aneh rasanya kalau kita dalam konteks profesionalitas penyelenggara pemilu masih memperdebatkan bagaimana (sistem) paling layak untuk dilaksanakan," ujar Feri dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Perubahan Sistem Pemilu dan Dampaknya Bagi Demokrasi Indonesia, secara virtual, Rabu, 22 Februari 2024.  Feri menjelaskan berkacara dari dunia luar, jarang ada negara yang sudah masuk tahapan pemilu merubah sistem kepemiluan. Ia juga menilai perubahan sistem pemilu dapat mengindikasikan adanya potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.  "Sebab orang atau peserta pemilu terpaksa menyelenggarakan sistem itu tanpa persiapan yang matang," jelasnya.  Oleh karenanya, Feri mendorong agar Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tetap diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka.    Perdebatan sistem proporsional terbuka dan tertutup terus mencuat di tengah masyarakat. Sebanyak delapan partai politik pemilik suara di parlemen menyatakan siap untuk mengawal agar sistem pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Alasannya, sistem proporsional terbuka akan memudahkan rakyat mengenal langsung wakilnya di parlemen.  Komitmen tersebut dikuatkan dengan pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mendorong pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka Sedangkan hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang menginginkan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id