Siapa Sosok Menko yang Menurut Anies Ingin Ubah Konstitusi? Mungkin Ini Orangnya

Jakarta: Dialog kebangsaan yang dilakukan bakal calon presiden Anies Baswedan dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya rupanya menyadarkan betapa ada yang ingin memperlemah demokrasi. Anies mengajak semua pihak berkomitmen dengan demokrasi dan lebih lantang menyuarakan hal itu.  Ucapan Anies ini merupakan buah dari keprihatinannya terhadap adanya upaya memundurkan capaian demokrasi di Indonesia. Apalagi, kata dia, ada sosok menteri koordinator yang justru bicara terang-terangan ingin mengubah konstitusi.   "Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Enggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang," tutur Anies pada acara yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis, 16 Maret 2023 malam itu. Anies tak membeberkan siapa menteri yang dimaksud. Menurut dia, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pihak yang berkomitmen menjaga demokrasi. Dia menegaskan kualitas demokrasi Indonesia tidak menurun. Namun, ada orang-orang yang tidak komitmen pada demokrasi saat ini yang berani untuk mengungkap pikirannya. Atas dasar itu, dia meminta seluruh jajaran KAHMI menjadi penjaga demokrasi. Sehingga, pihak-pihak yang tidak komitmen menjaga demokrasi dapat dicegah.   "Karena itu kita yang komitmen dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikirannya," kata Anies. Baca: Anies Baswedan Sebut Ada Menko Mau Ubah Konstitusi   Sosok Menko itu adalah... Meski tak membeberkan secara gamblang siapa sosok menko itu, dugaan pasti tertuju pada satu nama ini. Dia adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tentu saja dengan disertai bukti yang nyata. Masih ingat dengan pernyataan Luhut tahun lalu, tepatnya pada 15 Maret 2022? Saat itu, Luhut menggulirkan isu penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda. "Sebanyak 110 juta penduduk Indonesia mendukung penundaan Pemilu 2024," klaim Luhut. Pernyataan Luhut setahun lalu itu klop dengan keprihatinan Anies. Anies prihatin wacana-wacana memperlemah demokrasi itu mengemuka dan keluar tanpa rasa bersalah. Jelas bahwa penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden melanggar konstitusi. Dan tak ada menko lain yang memberikan pernyataan segamblang itu selain Luhut. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id