medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai Indonesia perlu mencontoh Malaysia dalam mengelola dana haji. Negeri jiran itu mampu memanfaatkan dana haji untuk membangun infrastruktur bagi jemaah haji di Mekkah.
"Memang sudah sejak awal ada akad wakalah. Dana itu dipakai untuk membangun infrastruktur, penginapan-penginapan dekat Masjidil Haram atau Madinah. Nah, itu keunggulan Malaysia dalam konteks pengelolaan dana haji," kata Ujang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 1 Agustus 2017.
Pemerintah Indonesia, kata dia, belum terpikir ke sana. "Pemerintah Indonesia belum sanggup menyediakan infrastruktur penginapan di sekitar Masjidil Haram," kata dia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu berpendapat pemanfaatan dana haji yang tepat sasaran bisa mengundang simpati umat Islam terhadap Jokowi. "(Politik) dana haji bisa mendekatkan Jokowi dengan umat Islam," ujarnya.
Pemerintahan Jokowi dianggap menomorduakan umat Islam dengan kebijakan-kebijakannya. Terakhir, Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ormas yang jadi dasar pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Justru kalau nanti, misalkan, bisa direalisasikan (penggunaan dana haji), sungguh luar biasa untuk menarik kelompok Islam yang tak setuju dengan Jokowi atau pemerintah," kata dia.
Ujang mengatakan, tak sulit membangun infrastruktur di Mekkah dan Madinah. Pemerintah Indonesia memiliki cukup lahan di Tanah Suci.
"Terkait status tanah di Mekkah dan Madinah, ada milik negara dan milik swasta. Pemerintah bisa membeli milik swasta. Bisa juga mengoptimalkan (tanah) yang memang milik negara," tutur dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/5b2j9xnb" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai Indonesia perlu mencontoh Malaysia dalam mengelola dana haji. Negeri jiran itu mampu memanfaatkan dana haji untuk membangun infrastruktur bagi jemaah haji di Mekkah.
"Memang sudah sejak awal ada akad wakalah. Dana itu dipakai untuk membangun infrastruktur, penginapan-penginapan dekat Masjidil Haram atau Madinah. Nah, itu keunggulan Malaysia dalam konteks pengelolaan dana haji," kata Ujang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 1 Agustus 2017.
Pemerintah Indonesia, kata dia, belum terpikir ke sana. "Pemerintah Indonesia belum sanggup menyediakan infrastruktur penginapan di sekitar Masjidil Haram," kata dia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu berpendapat pemanfaatan dana haji yang tepat sasaran bisa mengundang simpati umat Islam terhadap Jokowi. "(Politik) dana haji bisa mendekatkan Jokowi dengan umat Islam," ujarnya.
Pemerintahan Jokowi dianggap menomorduakan umat Islam dengan kebijakan-kebijakannya. Terakhir, Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ormas yang jadi dasar pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Justru kalau nanti, misalkan, bisa direalisasikan (penggunaan dana haji), sungguh luar biasa untuk menarik kelompok Islam yang tak setuju dengan Jokowi atau pemerintah," kata dia.
Ujang mengatakan, tak sulit membangun infrastruktur di Mekkah dan Madinah. Pemerintah Indonesia memiliki cukup lahan di Tanah Suci.
"Terkait status tanah di Mekkah dan Madinah, ada milik negara dan milik swasta. Pemerintah bisa membeli milik swasta. Bisa juga mengoptimalkan (tanah) yang memang milik negara," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
