medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo atawa Jokowi berkeyakinan tak keliru memakai kata gebuk untuk `mengincar` orang maupun kelompok yang hendak menebarkan onar, mengoyak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menggoyang Pancasila.
Presiden memastikan, memang tak ada kata yang pantas untuk pelanggar hukum selain kata gebuk. "Kalau pakai dijewer, nanti dibilang, `wah, presiden tidak tegas`," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis Metro TV, Don Bosco Selamun, di Istana Bogor, Rabu 24 Mei 2017.
Tapi, kata Jokowi, pemerintah tak asal gebuk meski memiliki alat pukulnya. Jokowi memastikan, semua akan sesuai dengan koridor hukum.
"Untuk hal-hal yang prinsip dan fundamental, kita harus tegas," ujar Jokowi.
Presiden pertama kali, dan mungkin ini yang terakhir, memakai kosakata keras cenderung mengancam itu saat bertemu para pemimpin redaksi media di Istana Negara, Rabu 17 Mei 2017. Ketika itu, Presiden menegaskan siapa pun memiliki hak untuk berbicara, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.
Namun, tambah Presiden, semua harus taat dan berada dalam koridor hukum. "Jika melanggar hukum, anti-Pancasila, merusak tatanan, ya pasti kita gebuk."
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo atawa Jokowi berkeyakinan tak keliru memakai kata gebuk untuk `mengincar` orang maupun kelompok yang hendak menebarkan onar, mengoyak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menggoyang Pancasila.
Presiden memastikan, memang tak ada kata yang pantas untuk pelanggar hukum selain kata gebuk. "Kalau pakai dijewer, nanti dibilang, `wah, presiden tidak tegas`," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis
Metro TV, Don Bosco Selamun, di Istana Bogor, Rabu 24 Mei 2017.
Tapi, kata Jokowi, pemerintah tak asal gebuk meski memiliki alat pukulnya. Jokowi memastikan, semua akan sesuai dengan koridor hukum.
"Untuk hal-hal yang prinsip dan fundamental, kita harus tegas," ujar Jokowi.
Presiden pertama kali, dan mungkin ini yang terakhir, memakai kosakata keras cenderung mengancam itu saat bertemu para pemimpin redaksi media di Istana Negara, Rabu 17 Mei 2017. Ketika itu, Presiden menegaskan siapa pun memiliki hak untuk berbicara, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.
Namun, tambah Presiden, semua harus taat dan berada dalam koridor hukum. "Jika melanggar hukum, anti-Pancasila, merusak tatanan,
ya pasti kita gebuk."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
