La Nyalla Singgung Presidential Threshold Saat Bertemu Ketua KPK

Jakarta: Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan pihaknya tengah menggugat presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Dia meminta batas diturunkan menjadi 0 persen. "Presidential treshold setinggi itu akan membuka lahirnya calon presiden boneka. Kemudian pasti akan ada kompromi-kompromi politik," ujar La Nyalla saat bertemu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. La Nyalla menjelaskan saat ini sudah ada tujuh partai politik berkoalisi, yang jumlahnya menguasai 82 persen kursi di DPR. Sehingga, tidak mungkin ada calon presiden, selain dari kubu tersebut. "Bisa jadi kemudian yang ada calon boneka. Yang kalah pada akhirnya dapat posisi, Menteri Pertahanan atau Parekraf. Kayak gitulah,” kelakar La Nyalla. Dia juga menilai PT 20 persen menyebabkan konflik yang tajam di masyarakat. Sebab, calon hanya ada dua. "Karena calonnya cuma dua. Membelanya sampai mati-matian. Yang terjadi kemudian berantem, berselisih. Dan itu masih terjadi sampai detik ini," tutur dia. La Nyalla juga menyebut dengan ambang batas tinggi, semakin sedikit calon pemimpin yang bisa diusung. Padahal banyak anak bangsa mumpuni menjadi seorang pemimpin. Ketua KPK Firli Bahuri sepakat soal ambang batas pencalonan presiden. KPK menilai dari sisi tindak pidana korupsi. "Kalau saya memandangnya begini, di alam demokrasi saat ini dengan presidential threshold 20 persen itu biaya politik menjadi tinggi. Sangat mahal. Biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Ujung-ujungnya adalah korupsi," kata Firli. Dia yakin bila ambang batas 0 persen tidak ada lagi demokrasi yang diwarnai dengan biaya politik. Firli menegaskan pemberantasan korupsi mesti menjadi musuh bersama. "Semua elemen, semua lembaga harus satu suara. Tidak boleh bergerak sendiri-sendiri," tutur Firli.