Ilustrasi. Foto: MI/Adi Kristiadi
Ilustrasi. Foto: MI/Adi Kristiadi

Permasalahan Minyak Goreng Dinilai Cukup Pelik

Nasional CPO kasus korupsi Kejaksaan Agung Penegakan Hukum Mafia Minyak Goreng
Anggi Tondi Martaon • 19 April 2022 20:52
Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai permasalahan minyak goreng tergolong pelik. Tak mengherankan permasalahan minyak goreng masih berlangsung sampai sekarang.
 
Dia pun mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menetapkan tersangka Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Namun, dia enggan berandai-andai seputar proses penegakan hukum yang tengah berjalan.
 
"Kita tunggu proses hukumnya seperti apa," ujar dia saat dihubungi, Selasa, 19 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kasus Korupsi Minyak Goreng Bakal Ditangani Secara Luar Biasa
 
Keputusan Kejagung, kata dia, harus bisa menjadi pintu masuk menguak kongkalikong minyak goreng. "Kita berharap agar penegakan hukum menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk mengungkap apa yang terjadi di balik masalah minyak goreng," ungkap dia.
 
Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Mereka, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang. Satu tersangka lainnya, direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana.
 
Mereka disangka melanggar Pasal 54 Ayat ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a, b, e, dan f Undang-Undang tentang Perdagangan. Kemudian, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).
 
Para tersangka juga melanggar Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, jo Bab II huruf C angka4 huruf c Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teksnis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Oil, dan UCO. Selain itu, dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
 
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif