Buat Kebijakan BLT, Pemerintah Dinilai Tak Mampu Kendalikan Minyak Goreng

Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Singgih Januratmoko mengungkapkan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat untuk membeli minyak goreng adalah sebuah bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan stok dan harga komoditas tersebut. Program itu dinilai tidak tepat karena tidak menyelesaikan permasalahan sampai ke akarnya. "Karena yang diperlukan masyarakat adalah minyak dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh," ujar Singgih dilansir Media Indonesia, Minggu, 3 April 2022. Baca: Pemerintah Salurkan BLT Minyak Goreng, Ini Kriteria Penerimanya Mendapatkan bahan pokok dengan harga normal, menurut Singgih, bukan hanya hak golongan penerima bantuan saja. Tetapi juga hak seluruh penduduk Indonesia. "Karena sekarang yang sulit bukan hanya konsumen saja. Pelaku UMKM juga kesulitan mencari minyak dengan harga murah. Minyak curah susah ditemui. Banyak pedagang yang sampai berhenti karena itu," jelas politisi Golkar itu. Baca: BLT Minyak Goreng, Jokowi: untuk Meringankan Beban Masyarakat Singgih mengaku sangat kecewa dengan berbagai langkah yang diambil pemerintah. Kementerian Perdagangan dan kementerian-kementerian terkait lainnya seakan tidak berdaya mengatasi situasi yang pelik itu. "Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia tetapi masyarakatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng," kata Singgih.