medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai gagasan kocok ulang pimpinan DPR belum mendesak. Menurutnya ada hal yang lebih penting ketimbang memikirkan usulan tersebut.
"Barangkali perlu kajian lebih lanjut dari kawan-kawan (fraksi). Tapi bagi saya, saya belum melihat itu suatu hal yang cukup urgen ya," kata Surya Paloh, usai menghadiri pembukaan Rakernas ke-I PDIP di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2015).
Menurut Surya, hal paling penting yang mestinya dipikirkan para legislator adalah bagaimana menjaga komunikasi yang baik di antara legislatif, eksekutif, maupun lembaga informasi lainnya. Meski begitu, dia tetap mempercayakan penelaahan lebih lanjut terkait hal tersebut pada kader NasDem yang bertugas di Senayan.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, UU MD3 yang dibahas sangat partisan merupakan biang kerok semakin lama partai politik terpecah belah. Yasonna menilai ada unsur balas dendam dalam perubahan UU MD3.
"Dibelah sedemikian rupa, kalau tidak menguasai eksekutif kami kuasai Parlemen," ujar Yasonna.
Formasi pimpinan Dewan, yakni Setya Novanto (Golkar/mundur 16 Desember 2015), Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN), Fahri Hamzah (PKS), dan Agus Hermanto (Demokrat), menurut Yasonna, sangat menafikkan suara rakyat. PDI Perjuangan, pemenang Pemilu 2014 tidak mendapat kursi di pimpinan dan alat kelengkapan Dewan.
Yasonna mengaku berbicara atas nama menteri dan kader PDI Perjuangan. Setelah perubahan UU MD3, lanjut dia, terjadi pertarungan politik. Anggota Dewan tidak mampu memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya.
Cacat UU MD3 lainnya, kata dia, waktu reses menjadi lebih banyak. Wajar bila target legislasi tak terpenuhi. "Kami baru mau bahas UU, (anggota Dewan) sudah reses. Rancangan UU yang masuk ke DPR umumnya diusulkan pemerintah. Kalau dari DPR hanya revisi," kata Yasonna.
Setelah Novanto mundur, Fadli dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR. Yasonna mengatakan, tak menutup kemungkinan konsolidasi antara pemerintah dan Dewan akan lebih baik. Najwa Shihab, ancor Mata Najwa, lantas bertanya ke Yasonna bagaimana bila Ketua DPR dari PDI Perjuangan? "Akan lebih baik saya kira," jawab Yasonna.
Mata Najwa Rabu 6 Januari mengambil tema Harap-harap Cemas 2016. Selain Hasto dan Yasonna, Tim Mata Najwa mendatangkan Fadli Zon, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung, Sekjen PAN Eddy Soeparno, budayawan Slamet Rahardjo, dan pengamat politik Yunarto Wijaya.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai gagasan kocok ulang pimpinan DPR belum mendesak. Menurutnya ada hal yang lebih penting ketimbang memikirkan usulan tersebut.
"Barangkali perlu kajian lebih lanjut dari kawan-kawan (fraksi). Tapi bagi saya, saya belum melihat itu suatu hal yang cukup urgen ya," kata Surya Paloh, usai menghadiri pembukaan Rakernas ke-I PDIP di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2015).
Menurut Surya, hal paling penting yang mestinya dipikirkan para legislator adalah bagaimana menjaga komunikasi yang baik di antara legislatif, eksekutif, maupun lembaga informasi lainnya. Meski begitu, dia tetap mempercayakan penelaahan lebih lanjut terkait hal tersebut pada kader NasDem yang bertugas di Senayan.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, UU MD3 yang dibahas sangat partisan merupakan biang kerok semakin lama partai politik terpecah belah. Yasonna menilai ada unsur balas dendam dalam perubahan UU MD3.
"Dibelah sedemikian rupa, kalau tidak menguasai eksekutif kami kuasai Parlemen," ujar Yasonna.
Formasi pimpinan Dewan, yakni Setya Novanto (Golkar/mundur 16 Desember 2015), Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN), Fahri Hamzah (PKS), dan Agus Hermanto (Demokrat), menurut Yasonna, sangat menafikkan suara rakyat. PDI Perjuangan, pemenang Pemilu 2014 tidak mendapat kursi di pimpinan dan alat kelengkapan Dewan.
Yasonna mengaku berbicara atas nama menteri dan kader PDI Perjuangan. Setelah perubahan UU MD3, lanjut dia, terjadi pertarungan politik. Anggota Dewan tidak mampu memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya.
Cacat UU MD3 lainnya, kata dia, waktu reses menjadi lebih banyak. Wajar bila target legislasi tak terpenuhi. "Kami baru mau bahas UU, (anggota Dewan) sudah reses. Rancangan UU yang masuk ke DPR umumnya diusulkan pemerintah. Kalau dari DPR hanya revisi," kata Yasonna.
Setelah Novanto mundur, Fadli dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR. Yasonna mengatakan, tak menutup kemungkinan konsolidasi antara pemerintah dan Dewan akan lebih baik. Najwa Shihab, ancor Mata Najwa, lantas bertanya ke Yasonna bagaimana bila Ketua DPR dari PDI Perjuangan? "Akan lebih baik saya kira," jawab Yasonna.
Mata Najwa Rabu 6 Januari mengambil tema Harap-harap Cemas 2016. Selain Hasto dan Yasonna, Tim Mata Najwa mendatangkan Fadli Zon, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung, Sekjen PAN Eddy Soeparno, budayawan Slamet Rahardjo, dan pengamat politik Yunarto Wijaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
