medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi tak sepakat pemerintah memotong anggaran pertahanan. Pemotongan anggaran akan mengurangi kekuatan Indonesia.
"Pemerintah tidak boleh memotong anggaran sektor Hankam dan BNN, untuk menjaga kedaulatan NKRI, TNI harus mengejar ketertinggalan postur alat utama sistem persenjataan (alutsista)," kata Bobby di Jakarta, Senin (8/8/2016).
Menurut Bobby, rentang 1998-2008 tak ada modernisasi alutsista di Indonesia. Padahal, sudah banyak alat yang tak berfungsi. Ia menilai sektor pertahanan tak hanya memerlukan dana modernisasi alutsisa, tapi juga dana perawatan dan pembelian alat baru.
"Narkoba juga sudah menjadi ancaman generasi muda yang paling priotitas, seperti juga Polri yang menjaga ketertiban sipil tidak boleh dikurangi anggarannya," ujar dia.
Bobby menyarankan, pemotongan anggaran sebaiknya dilakukan tahun depan agar tak mengganggu program yang sudah dibuat per 2016.
Pemotongan anggaran digaungkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Enam hari pascareshuffle dan resmi bertugas, Sri menilai banyak dana yang dikeluarkan untuk program yang kurang diprioritaskan pemerintah. Rencananhya, pemerintah akan memotong APBN-P 2016 Rp133,8 triliun.
Bobby tak menyalahkan pemilihan Sri sebagai Menkeu. Justru, kehadiran kembali pejabat Bank Dunia itu di Tanah Ari disambut positif industri pasar keuangan. Namun, menurut dia, kondisi moneter dan fiskal saat ini berbeda dengan kondisi 2008, yaitu Minumum Essential Forces (MEF) TNI baru dimulai, dan anggaran Polri naik signifikan dari 2011 hanya Rp3,7 triliun sampai 2016 sebesar Rp73 triliun.
Kemampuan keuangan Indonesia telah berubah pascakepindahan Sri ke Bank Dunia pada 2010. Ia meminta Sri tidak mengubah road map sektor Hankam yang sudah dimulai pada 2008.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi tak sepakat pemerintah memotong anggaran pertahanan. Pemotongan anggaran akan mengurangi kekuatan Indonesia.
"Pemerintah tidak boleh memotong anggaran sektor Hankam dan BNN, untuk menjaga kedaulatan NKRI, TNI harus mengejar ketertinggalan postur alat utama sistem persenjataan (alutsista)," kata Bobby di Jakarta, Senin (8/8/2016).
Menurut Bobby, rentang 1998-2008 tak ada modernisasi alutsista di Indonesia. Padahal, sudah banyak alat yang tak berfungsi. Ia menilai sektor pertahanan tak hanya memerlukan dana modernisasi alutsisa, tapi juga dana perawatan dan pembelian alat baru.
"Narkoba juga sudah menjadi ancaman generasi muda yang paling priotitas, seperti juga Polri yang menjaga ketertiban sipil tidak boleh dikurangi anggarannya," ujar dia.
Bobby menyarankan, pemotongan anggaran sebaiknya dilakukan tahun depan agar tak mengganggu program yang sudah dibuat per 2016.
Pemotongan anggaran digaungkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Enam hari pascareshuffle dan resmi bertugas, Sri menilai banyak dana yang dikeluarkan untuk program yang kurang diprioritaskan pemerintah. Rencananhya, pemerintah akan memotong APBN-P 2016 Rp133,8 triliun.
Bobby tak menyalahkan pemilihan Sri sebagai Menkeu. Justru, kehadiran kembali pejabat Bank Dunia itu di Tanah Ari disambut positif industri pasar keuangan. Namun, menurut dia, kondisi moneter dan fiskal saat ini berbeda dengan kondisi 2008, yaitu Minumum Essential Forces (MEF) TNI baru dimulai, dan anggaran Polri naik signifikan dari 2011 hanya Rp3,7 triliun sampai 2016 sebesar Rp73 triliun.
Kemampuan keuangan Indonesia telah berubah pascakepindahan Sri ke Bank Dunia pada 2010. Ia meminta Sri tidak mengubah road map sektor Hankam yang sudah dimulai pada 2008.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
