Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Foto: Adin/Medcom.id
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Foto: Adin/Medcom.id

Demokrat Singgung Status Eks Napi Ahok

Nasional ahok Pergantian Direksi BUMN
Arga sumantri • 14 November 2019 13:18
Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menyinggung status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang merupakan eks narapidana kasus penodaan agama. Penunjukan pejabat publik dinilai harus selektif.
 
"Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
 
Menurut dia, banyak kriteria yang harus dipertimbangkan dalam mengangkat pejabat pemerintah. Misalnya, integritas dan behaviour atau menyangkut perilaku seseorang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Syarif tak secara lugas setuju atau tidak soal rencana penunjukan Ahok sebagai bos BUMN. Semua keputusan ada di tangan eksekutif. Namun, dia mengingatkan proses penunjukan pejabat publik tak boleh semata faktor kedekatan.
 
"Lagi-lagi kita terikat kepada apa yang dikatakan integritas dan behaviour, integritas di dalam memimpin bangsa ini," ujar dia.
 
Ahok diminta Menteri BUMN Erick Thohir mengisi salah satu kursi direktur utama perusahaan BUMN. Hal itu disampaikan Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, seusai bertemu dengan Erick.
 
"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (bos) BUMN," kata Ahok, Jakarta, Rabu, 13 September 2019.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum mengetahui kapan dan di perusahaan apa dirinya akan ditugaskan. Dia hanya menceritakan diminta Erick memimpin salah satu BUMN.
 
"Saya enggak tahu, mungkin Desember atau November, saya enggak tahu. Tanya ke Pak Menteri. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN," ucap Ahok.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif