NEWSTICKER
Eks Kabais TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Eks Kabais TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Pembangunan Pangkalan AL Natuna Dinilai Tidak Tepat

Nasional Laut Natuna Utara
Candra Yuri Nuralam • 13 Januari 2020 15:16
Jakarta: Eks Kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto mengkritik wacana pembentukan pangkalan TNI Angkatan Laut (AL) di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Natuna bukan ladang pertempuran.
 
"Ini untuk apa? Untuk penegakan kedaulatan atau hukum? Apa karena ini (kapal Tiongkok) kita siap bertempur? Harusnya gara-gara itu kita siap mempersiapkan ekonomi," kata Soleman B Ponto kepada Medcom.id di kantornya, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2020.
 
Soleman mengatakan ZEE diatur di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Indonesia mempunyai hak mengeksplorasi, mengekploitasi, dan mengonservasi perairan ZEE Natuna.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, pembuatan pangkalan militer di Natuna bertolak belakang dengan fungsi perairan ZEE di Natuna. ZEE hanya menyangkut soal kewenangan di bidang ekonomi.
 
"Kenapa kita enggak siapkan kapal ikan kita? Penuhi ZEE dengan kapal ikan agar kapal dari Tiongkok enggak masuk," ujar Soleman.
 
Pemerintah, kata dia, harusnya mendorong nelayan Tanah Air bisa mencari ikan di Laut Natuna. Pembuatan pangkalan militer dinilai salah langkah.
 
"Nelayan kita itu hanya berani memancing di perairan selatan Jawa, di antara Pulau Kalimantan, dan Jawa. Di ZEE Natuna ombaknya tinggi, seharusnya pemerintah memikirkan cara agar nelayan Indonesia bisa mencari ikan di Natuna," tutur Soleman.
 
Dia juga meminta ada pihak yang memantau nelayan yang mencari ikan di ZEE. Salah satunya, kata Soleman, dengan memaksimalkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memungkinkan pembuatan kapal penjaga laut dan pantai.
 
"Di situ sudah diatur semua kegiatan yang masuk dalam ZEE agar kapal tidak tenggelam dan membuat pencemaran. Yang jaga seharusnya penjaga laut dan pantai, namun saat ini belum dibentuk," ucap Soleman.
 
Soleman menekankan pemerintah harus mulai memikirkan mengadakan penjaga laut dan pantai usai pergesekan antara Indonesia-Tiongkok di Natuna. Pemerintah tidak boleh gegabah.
 
Hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok memanas beberapa hari terakhir. Kondisi ini disebabkan masuknya sejumlah kapal nelayan Tiongkok perairan utara Natuna pada Senin, 23 Desember 2019.
 
Kapal itu beroperasi dengan dikawal dua kapal penjaga pantai dan satu kapal perang berukuran sedang milik Tiongkok. Mereka bersikukuh menangkap ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
 
Berdasarkan UNCLOS 1982, hingga 200 mil perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Tiongkok tidak memiliki hak apa pun, tetapi secara sepihak mengklaim kawasan itu masuk ke wilayah mereka.
 
TNI mengerahkan delapan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna. Pengerahan ini, kata Soleman, merupakan bagian dari tugas TNI sebagai penegak hukum di laut.Kapal Tingkok diklaim mulai meninggalkan Natuna Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi, Rabu, 8 Januari 2020.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif