Peneliti Formappi, I Made Leo Wiratma (tengah). Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id
Peneliti Formappi, I Made Leo Wiratma (tengah). Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id

DPR Masih Utang 52 RUU

Nasional dpr
Faisal Abdalla • 15 Agustus 2019 16:58
Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi kinerja DPR yang tidak membaik. DPR masih menyisakan 52 rancangan undang-undang (RUU) yang belum diselesaikan menjelang masa tugas berakhir pada Oktober 2019
 
"DPR 2014-2019 tinggal menyisakan waktu satu masa sidang lagi, tapi tumpukan beban legislasi mereka masih menggunung," kata peneliti Formappi, I Made Leo Wiratma, dalam diskusi 'Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V TS 2018-2019' di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Menurut dia, nasib puluhan RUU tersebut kini tidak jelas. Dia pesimistis DPR bisa menggenjot lebih dari lima RUU untuk diselesaikan dengan tersisa satu masa sidang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Padahal, ada sejumlah RUU yang mendesak untuk diselesaikan karena isunyakrusial. Misalnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), RUU Perkoperasian, RUU Sumber Daya Air, dan RUU Jabatan Hakim. Dia berharap RUU ini bisa diselesaikan di masa sidang pamungkas nanti.
 
"Tuntutan ini harus diikuti kontrol ketat dalam prosesnya. Sebab beberapa isu pada RUU tertentu rentan ditransaksikan," ujar I Made.
 
Dia mencontohkan RUU Sumber Daya Air yang rentan ditransaksikan. Ancaman itu bisa terjadi jika dipaksakan selesai dalam tempo singkat tanpa kontrol publik.
 
"Oleh karena itu, sembari menuntut peningkatan kinerja di penghujung periode, kita juga perlu mengingatkan DPR agar tak melupakan kualitas RUU yang dihasilkan," ujar I Made.
 
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menargetkan pembahasan 13 rancangan undang-undang (RUU) rampung sebelum masa tugas legislator berakhir pada Oktober 2019. DPR baru menyelesaikan tiga dari 25 RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) sepanjang 2019.
 
"Kita berupaya 12-13 RUU. Karena kita bekerja bersama-sama pemerintah, dan tergantung kerja sama dengan pemerintah. Semoga kita bisa kejar 12-13 RUU, kita selesaikan sampai terakhir," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
 
RUU yang menjadi prioritas antara lain, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, dan RUU Keamanan Siber. Ketiga regulasi itu ditargetkan menjadi UU sebelum pelantikan anggota DPR periode 2019-2024.
 
Bamsoet tak mau DPR disalahkan dengan minimnya produk UU yang dihasilkan. Sebab, DPR bekerja bersama pemerintah dalam merumuskan dan membahas UU tersebut.
 
"Nanti kita lihat daftarnya, apakah yang lambat itu dari DPR atau pemerintah. Nanti kita umumkan ke publik, evaluasi ada," kata dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif