Suasana diskusi di Kantor Formappi, Jakarta. Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id
Suasana diskusi di Kantor Formappi, Jakarta. Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id

Menghidupkan GBHN Hanya Menguntungkan PDIP

Nasional Amendemen UUD 45
Faisal Abdalla • 16 Agustus 2019 19:30
Jakarta: Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hanya akan menguntungkan PDI Perjuangan (PDIP). Strategi ini dianggap jalan PDIP untuk mengontrol siapa pun presiden terpilih mendatang.
 
"Saya kira tujuan pragmatis dari pikiran menghidupkan kembali GBHN itu tak lepas murni kepentingan PDI-P dalam konteks melanggengkan kekuasaan," kata Ray di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat, 16 Agustus 2019.
 
Ray menyebut langkah itu akan membuat posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang dapat mengontrol presiden. Sejak Pemilu 1999, PDIP selalu berada di posisi tiga besar. Artinya, PDIP akan berkuasa di DPR maupun MPR jika tren itu berlanjut. Mereka juga bisa mengontrol presiden yang berkuasa lantaran GBHN dihidupkan kembali.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi siapa pun presiden-nya, entah dari koalisi yang dia bentuk, ataupun yang datang dari koalisi lain, karena acuanya GBHN, dan kursi legislatif dikuasai PDIP, mereka dapat dengan mudah mengontrol presiden," ujar Ray.
 
Baca:Sistem GBHN Akan Dibahas MPR Periode 2019-2024
 
Sementara itu, Direktur Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi menilai wacana menghidupkan kembali GBHN berimplikasi pada sistem pemilihan presiden. Tak tertutup kemungkinan, sistem pemilihan presiden juga akan kembali melalui MPR.
 
Menurut dia, partai lain hanya akan gigit jari pada Pemilu 2024 jika hal itu betul-betul terjadi. Padahal pemilu itu diprediksi menjadi ajang tarung bebas lahirnya regenerasi kepemimpinan nasional.
 
"Jadi seluruh partai di DPR seharusnya menyadari bahwa agenda ini tak menguntungkan bagi mereka. Justru kalau proses pemilihan secara langsung digelar, dan tak ada perubahan terkait mekanisme pemilihanya, banyak partai yang punya peluang baik untuk menyiapkan kader-kader baru dalam proses politik ini," ujarnya.
 
PDI Perjuangan getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Draf amendemen ini pun tengah dibahas.
 
Salah satu tujuannya ialah menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif