Jakarta: Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Minggu, 20 Oktober 2019, keamanan diperketat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan wajar jika keamanan diperketat demi mengantisipasi gangguan yang mengancam stabilitas nasional.
"InsyaAllah pada tanggal tersebut (20 Oktober 2019) tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Puan Maharani pada konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Politikus PDIP itu berharap tidak terjadi gangguan yang berakibat pada pembatalan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024. Sebab, akan berdampak besar terhadap pemerintahan Indonesia.
Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menyebutkan beberapa dampak jika pelantikan batal.
"Akan terjadi kekosongan jabatan kepala negara karena masa jabatan Presiden Joko Widodo akan habis pada 20 Oktober 2019. Harus segera dialntik sehingga tidak terjadi kekosongan," kata Puan tegas.
Dampak berikutnya ialah citra negatif terhadap Indonesia di mata dunia internasional. Sebab, pelantikan yang dijadwalkan digelar pada pukul 14.30 WIB itu akan disaksikan langsung oleh perwakilan sejumlah negara.
"Jadi, antisipasi keamanan ekstra ketat memang harus dilakukan untuk memberikan pandangan positif pada dunia internasional bahwa Indonesia aman. Indonesia bisa melantik Presiden secara khidmat, tertib, damai dengan saling menghormati," ucap Ketua DPR.
Puan juga mengimbau seluruh pihak untuk turut menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. "Tolong semuanya bisa ikut melaksanakan hal tersebut bersama-sama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia," tuturnya.
Jakarta: Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Minggu, 20 Oktober 2019, keamanan diperketat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan wajar jika keamanan diperketat demi mengantisipasi gangguan yang mengancam stabilitas nasional.
"InsyaAllah pada tanggal tersebut (20 Oktober 2019) tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Puan Maharani pada konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Politikus PDIP itu berharap tidak terjadi gangguan yang berakibat pada pembatalan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024. Sebab, akan berdampak besar terhadap pemerintahan Indonesia.
Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menyebutkan beberapa dampak jika pelantikan batal.
"Akan terjadi kekosongan jabatan kepala negara karena masa jabatan Presiden Joko Widodo akan habis pada 20 Oktober 2019. Harus segera dialntik sehingga tidak terjadi kekosongan," kata Puan tegas.
Dampak berikutnya ialah citra negatif terhadap Indonesia di mata dunia internasional. Sebab, pelantikan yang dijadwalkan digelar pada pukul 14.30 WIB itu akan disaksikan langsung oleh perwakilan sejumlah negara.
"Jadi, antisipasi keamanan ekstra ketat memang harus dilakukan untuk memberikan pandangan positif pada dunia internasional bahwa Indonesia aman. Indonesia bisa melantik Presiden secara khidmat, tertib, damai dengan saling menghormati," ucap Ketua DPR.
Puan juga mengimbau seluruh pihak untuk turut menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. "Tolong semuanya bisa ikut melaksanakan hal tersebut bersama-sama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
