Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dinilai dapat memperkuat peran BPIP dalam melakukan pembinaan Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat.
Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Profesor Romli Atmasasmita menjelaskan, masalah efektivitas pembinaan Pancasila menjadi tantangan bagi BPIP. Jangan sampai ketika sudah ditetapkan menjadi UU, BPIP malah tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya.
"Jangan sampai tidak efektif. Ini (Pancasila) ideologi, bukan barang," ujar Profesor Romli, dalam Prime Talk Metro TV, Rabu, 22 Juli 2020.
Guna menjamin efektivitasnya, diperlukan sejumlah kajian dengan harapan pembinaan Pancasila tidak dilakukan dengan cara yang kontraproduktif.
"Hal ini juga bergantung siapa yang duduk di sana (pimpinan BPIP). Apakah orangnya Pancasilais," ujar Profesor Romli.
Memandang hal itu, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai BPIP perlu pengawasan. Oleh sebab itu, pembentukan UU BPIP menjadi sangat penting agar kinerja BPIP bisa diawasi oleh DPR.
Dalam proses pembahasannya, diperlukan masukan dari berbagai pihak. Hal ini agar proses sosialisasi Pancasila tidak menyimpang seperti era-era sebelumnya.
Apalagi sudah 20 tahun Indonesia mengalami kekosongan pembinaan Pancasila. Hal ini menyebabkan munculnya ideologi lain yang ingin menggantikan Pancasila. Masalah ini sudah mulai terlihat terang-terangan pada masa pemilihan presiden tahun lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan pihaknya menerima semua masukan terkait RUU BPIP agar nantinya BPIP tidak kontraproduktif dan mampu membumikan Pancasila hingga ke seluruh lapisan masyarakat.
"Pancasila sebagai dasar negara itu sudah final. Ini yang harus menjadi pemahaman kita bersama," ucap Lestari yang akrab disapa Reri.
Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dinilai dapat memperkuat peran BPIP dalam melakukan pembinaan Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat.
Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Profesor Romli Atmasasmita menjelaskan, masalah efektivitas pembinaan Pancasila menjadi tantangan bagi BPIP. Jangan sampai ketika sudah ditetapkan menjadi UU, BPIP malah tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya.
"Jangan sampai tidak efektif. Ini (Pancasila) ideologi, bukan barang," ujar Profesor Romli, dalam Prime Talk Metro TV, Rabu, 22 Juli 2020.
Guna menjamin efektivitasnya, diperlukan sejumlah kajian dengan harapan pembinaan Pancasila tidak dilakukan dengan cara yang kontraproduktif.
"Hal ini juga bergantung siapa yang duduk di sana (pimpinan BPIP). Apakah orangnya Pancasilais," ujar Profesor Romli.
Memandang hal itu, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai BPIP perlu pengawasan. Oleh sebab itu, pembentukan UU BPIP menjadi sangat penting agar kinerja BPIP bisa diawasi oleh DPR.
Dalam proses pembahasannya, diperlukan masukan dari berbagai pihak. Hal ini agar proses sosialisasi Pancasila tidak menyimpang seperti era-era sebelumnya.
Apalagi sudah 20 tahun Indonesia mengalami kekosongan pembinaan Pancasila. Hal ini menyebabkan munculnya ideologi lain yang ingin menggantikan Pancasila. Masalah ini sudah mulai terlihat terang-terangan pada masa pemilihan presiden tahun lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan pihaknya menerima semua masukan terkait RUU BPIP agar nantinya BPIP tidak kontraproduktif dan mampu membumikan Pancasila hingga ke seluruh lapisan masyarakat.
"Pancasila sebagai dasar negara itu sudah final. Ini yang harus menjadi pemahaman kita bersama," ucap Lestari yang akrab disapa Reri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
