Jakarta: Komisi IX DPR bakal menindaklanjuti polemik pelantikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2025. Komisi IX DPR bakal memanggil Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam waktu dekat.
"Kami upayakan segera dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena kepada Medcom.id, Jumat, 21 Agustus 2020.
Politikus Golkar itu menyampaikan, IDI sudah menyampaikan protes pelantikan KKI periode 2020-2025 kepada Komisi IX DPR. Namun, isi surat tersebut belum dapat diungkap ke publik.
"Ada aspirasi yang perlu kami bahas dan respons secara bersama oleh Komisi IX DPR," ungkap dia.
Kemenkes sengaja dipanggil karena polemik ini dipicu daftar nama yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Daftar yang diserahkan Kemenkes berbeda dengan rekomendasi yang diberikan IDI.
Melki belum bisa memastikan jadwal pertemuan dengan Kemenkes dan IDI. Sebab, surat dari IDI dan polemik bakal lebih dulu dibahas dalam rapat internal Komisi IX DPR.
"Kami harus bahas di rapat pimpinan komisi dulu untuk disepakati anggota dan dijadwalkan dalam agenda komisi (IX)," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 17 anggota KKI periode 2020-2025. Namun, pelantikan tersebut diprotes oleh IDI dan organisasi profesi dokter lainnnya. Nama yang dilantik Presiden Jokowi dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
Jakarta: Komisi IX
DPR bakal menindaklanjuti polemik pelantikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2025. Komisi IX DPR bakal memanggil Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam waktu dekat.
"Kami upayakan segera dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena kepada
Medcom.id, Jumat, 21 Agustus 2020.
Politikus Golkar itu menyampaikan, IDI sudah menyampaikan protes pelantikan KKI periode 2020-2025 kepada Komisi IX DPR. Namun, isi surat tersebut belum dapat diungkap ke publik.
"Ada aspirasi yang perlu kami bahas dan respons secara bersama oleh Komisi IX DPR," ungkap dia.
Kemenkes sengaja dipanggil karena polemik ini dipicu daftar nama yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Daftar yang diserahkan Kemenkes berbeda dengan rekomendasi yang diberikan IDI.
