medcom.id, Jakarta: PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan jika kader Partai Amanat Nasinal (PAN) duduk sebagai menteri di kabinet kerja. Namun ia menegaskan soal pergantian menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Kalau pun harus reshuffle, menambah menteri dari PAN, tentu yang harus diambil adalah menteri-menteri yang bukan berasal dari parpol. Akan tetapi menteri-menteri yang berasal dari parpol harus memenuhi asas kompetensi, integritas, dan sebagainya," kata Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Senin (8/9/2015).
Sehingga, sambung dia, Pemerintah mendapatkan dua keuntungan ganda sekaligus. Yaitu keuntungan mendapat dukungan politik dari parlemen, dan juga mendapat keuntungan anggota-anggota kabinet yang baru, lebih profesional dan lebih kompeten.
"Lebih baik lagi jika ada partai di KMP yang ingin bergabung di koalisi pendukung pemerintah. Maka stabilitas politik di parlemen akan menguat dan bisa memperlancar kebijakan pembangunan nasional," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PAN M Yasin Kara mengatakan, mendapat jabatan di pemerintahan merupakan suatu konsekuensi bagi PAN yang bergabung di koalisi pemerintah.
"Ya itu konsekuensi politik, bahwa berpolitik ikut pemerintah artinya mengambil peran mewujudkan ide untuk bangsa. Koalisi itu mengincar partisipasi. Naif rasanya jika tidak seperti itu," ujar Yasin dalam sebuah diskusi di Jakarta bertajuk , 'Akhirnya PAN masuk Barisan' di Jakarta, Sabtu, 5 September 2015.
Bergabungnya PAN dalam KIH, lanjut Yasin, ingin memberi masukan kepada pemerintah sesuai dengan visi PAN yang tertuang dalam platform partai. "Kita ingin mengambil peran. Platform partai kita juga ingin terwujud secara nyata dalam masyarakat," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan jika kader Partai Amanat Nasinal (PAN) duduk sebagai menteri di kabinet kerja. Namun ia menegaskan soal pergantian menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Kalau pun harus
reshuffle, menambah menteri dari PAN, tentu yang harus diambil adalah menteri-menteri yang bukan berasal dari parpol. Akan tetapi menteri-menteri yang berasal dari parpol harus memenuhi asas kompetensi, integritas, dan sebagainya," kata Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Senin (8/9/2015).
Sehingga, sambung dia, Pemerintah mendapatkan dua keuntungan ganda sekaligus. Yaitu keuntungan mendapat dukungan politik dari parlemen, dan juga mendapat keuntungan anggota-anggota kabinet yang baru, lebih profesional dan lebih kompeten.
"Lebih baik lagi jika ada partai di KMP yang ingin bergabung di koalisi pendukung pemerintah. Maka stabilitas politik di parlemen akan menguat dan bisa memperlancar kebijakan pembangunan nasional," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PAN M Yasin Kara mengatakan, mendapat jabatan di pemerintahan merupakan suatu konsekuensi bagi PAN yang bergabung di koalisi pemerintah.
"Ya itu konsekuensi politik, bahwa berpolitik ikut pemerintah artinya mengambil peran mewujudkan ide untuk bangsa. Koalisi itu mengincar partisipasi. Naif rasanya jika tidak seperti itu," ujar Yasin dalam sebuah diskusi di Jakarta bertajuk , 'Akhirnya PAN masuk Barisan' di Jakarta, Sabtu, 5 September 2015.
Bergabungnya PAN dalam KIH, lanjut Yasin, ingin memberi masukan kepada pemerintah sesuai dengan visi PAN yang tertuang dalam platform partai. "Kita ingin mengambil peran. Platform partai kita juga ingin terwujud secara nyata dalam masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
