Jakarta: Polisitsasi agama demi kepentingan politik terbukti membuat masyarakat terpecah dan terpolarisasi. Dampaknya belum hilang dan masih sangat dirasakan hingga saat ini apalagi menjelang tahun politik.
"Presiden Jokowi https://www.medcom.id/tag/21237/politik-identitassecara terang-terangan menyatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merasakan dampak dari politisasi agama yang berlarut-larut, sehingga jangan ada lagi politisasi agama dalam kontestasi. Artinya apa? Artinya politisasi agama jelas ada dan terjadi di negara ini," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Rabu, 23 November 2022.
Menurut Teddy, dampak dari politisasi agama hanya menghasilkan kerusakan. Selain masyarakat menjadi terbelah, juga produk politisasi agama menghasilkan produk gagal.
"Ini menjadi pembelajaran penting bagi bangsa ini untuk tidak mengulangi lagi," ujarnya.
Ke depannya, Teddy menekankan kepada para calon baik di pilpres, pileg dan pilkada, harus punya sikap, mengutuk secara terang-terangan politisasi agama di Pemilu 2024. Semua harus belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti yang diingatkan Presiden Jokowi.
"Sekali lagi, hanya calon yang tidak memiliki prestasi dan kemampuan yang membiarkan bahkan bekerja sama dengan kelompok yang memainkan politisasi agama, dan kita sudah merasakan dampak buruk akan hal itu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para bakal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) jelang Pemilu 2024. Mereka diminta untuk tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024.
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah, Senin, 21 November 2022.
Dalam pidatonya itu, Kepala Negara berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Jokowi mengingatkan bahwa Bangsa Indonesia pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Sehingga cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta:
Polisitsasi agama demi kepentingan politik terbukti membuat masyarakat terpecah dan terpolarisasi. Dampaknya belum hilang dan masih sangat dirasakan hingga saat ini apalagi menjelang tahun politik.
"Presiden Jokowi
https://www.medcom.id/tag/21237/politik-identitassecara terang-terangan menyatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merasakan dampak dari politisasi agama yang berlarut-larut, sehingga jangan ada lagi politisasi agama dalam kontestasi. Artinya apa? Artinya politisasi agama jelas ada dan terjadi di negara ini," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Rabu, 23 November 2022.
Menurut Teddy, dampak dari politisasi agama hanya menghasilkan kerusakan. Selain masyarakat menjadi terbelah, juga produk politisasi agama menghasilkan produk gagal.
"Ini menjadi pembelajaran penting bagi bangsa ini untuk tidak mengulangi lagi," ujarnya.
Ke depannya, Teddy menekankan kepada para calon baik di
pilpres, pileg dan pilkada, harus punya sikap, mengutuk secara terang-terangan politisasi agama di Pemilu 2024. Semua harus belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti yang diingatkan Presiden Jokowi.
"Sekali lagi, hanya calon yang tidak memiliki prestasi dan kemampuan yang membiarkan bahkan bekerja sama dengan kelompok yang memainkan politisasi agama, dan kita sudah merasakan dampak buruk akan hal itu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para bakal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) jelang Pemilu 2024. Mereka diminta untuk tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024.
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah, Senin, 21 November 2022.
Dalam pidatonya itu, Kepala Negara berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Jokowi mengingatkan bahwa Bangsa Indonesia pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Sehingga cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
