Mahfud MD Menampik Anggaran Pemilu Tersendat

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menepis pencairan dana pemilihan umum (pemilu) tersendat. Ia mengatakan semua yang diperlukan, termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan, sudah dibicarakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ujar Mahfud dikutip dari siaran pers, Selasa, 2 Agustus 2022. Mahfud mengatakan tambahan anggaran pemilu yang disetujui bersama sebesar Rp1,24 triliun. Anggaran itu, sambungnya akan dicairkan secara bertahap mulai 2022, 2023 hingga 2024 mendatang. Apabila ada dana yang belum cair, Mahfud meminta KPU membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara," terang dia.   Mahfud menjelaskan usulan dari KPU mengenai kenaikan anggaran untuk pemilu, telah disetujui. Itu akan digunakan untuk rekrutmen panitia dan kegiatan operasional lainnya, seperti pembangunan gedung KPU di daerah belum disetujui. KPU mendapat tambahan anggaran pada 2022 sebesar Rp1.245.036.027.000. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan anggaran itu untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang dimulai pada 2022. Dengan penambahan tersebut, Hasyim menjelaskan total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.698.001.830.000.  Namun, menurut Hasyim anggaran KPU untuk tahun 2022 hanya 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp5,6 triliun.