Menkopolhukam: KKB di Papua Musuh Rakyat

Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua adalah musuh rakyat. Pemerintah akan terus menindak tegas kelompok yang mengarah kepada disintegrasi tersebut. "Pemerintah akan tegas memburu dan menindak mereka yang menamakan diri sebagai KKB. Musuh kita, musuh rakyat bukan Papua, tetapi KKB yang ada di Papua,"  kata Mahfud dalam pemaparan media secara daring bersama Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Kamis, 21 Juli 2022. Pada Sabtu, 16 Juli 2022, KKB kembali menyerang warga sipil, di Kabupaten Nduga, Papua. Penyerangan itu menewaskan sebelas orang, termasuk tokoh agama. Mahfud mengatakan KKB tidak merepresentasikan Papua. Masyarakat Papua, kata Mahfud, merupakan orang-orang yang beradab.   "Papua ini terdiri dari orang orang yang jauh lebih beradab, karena tanah Papua ini tidak bisa diwakili oleh KKB," ujar dia. Dia menegaskan pemerintah menerapkan pendekatan kesejahteraan untuk membangun Papua. Pemerintah juga tidak melakukan operasi militer di Papua, melainkan penindakan tegas untuk menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum sesuai perundang-undangan.   Terkait situasi saat ini, Mahfud menilai secara umum kondisi keamanan di Papua kondusif. Kekerasan yang dilakukan KKB hanya terjadi di sedikit lokasi dan tidak merepresentasikan keadaan Papua. "Tindakan kriminal dan kekerasan hanya terjadi di Pegunungan Tengah dan beberapa tempat. Kalau saudara ke Manokwari, Jayapura, ke selatan, semuanya kondusif. Jadi secara umum kondusif, yang ada gangguan KKB di tempat tertentu," tutur Mahfud. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan KKB Papua karena mereka takut dengan capaian pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Pemerintah, kata Moeldoko, bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di wilayah Papua. "Buktinya apa, Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua barat yang dikomandani Wakil Presiden langsung," kata Moeldoko dalam pemaparan media di Jakarta, Kamis, 21 Juli 2022. menurut Moeldoko, pemerintah dan DPR juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menekankan peningkatan dana otonomi khusus (otsus), perbaikan tata kelola, dan peningkatan partisipasi masyarakat adat. Kemudian, pemerintah dan DPR telah menyetujui pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Papua.