medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi heran dengan keputusan pimpinan DPR yang menonaktifkan Akbar Faizal sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Apalagi pemberhentian itu dilakukan beberapa jam sebelum MKD mengambil putusan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto.
"Ada sebuah perencanaan busuk yang dilakukan mereka yang mendukung Setya Novanto. Dengan alasan Akbar Faizal sekarang telah jadi terlapor, maka mereka berargumentasi bahwa Akbar tidak berhak ikut sidang putusan," kata Tufiqulhadi depan ruang MKD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Fraksi NasDem, kata Taufiqulhadi, meminta agar Akbar tetap mengikuti jalannya persidangan. Sebab kabar yang beredar, MKD akan mengambil keputusan melalui voting.
"Jika tidak ikut sidang mereka yang kontra dengan Novanto akan kalah. Karena menurut rencana mereka akan lakukan voting," ujar dia.
Pimpinan DPR menyingkirkan Akbar Faizal dari daftar anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang akan memutuskan kasus Ketua DPR Setya Novanto. Sebab, Akbar berstatus teradu.
"Dalam daftar ini nama Akbar Faizal tidak ada, artinya saya dinonaktifkan (dari MKD)," kata Akbar, anggota MKD dari Fraksi NasDem, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Akbar sedang berseteru dengan anggota MKD dari Fraksi Golkar Ridwan Bae. Ridwan melaporkan Akbar dengan tuduhan membocorkan materi persidangan MKD ke publik. Ridwan menilai hal itu bertentangan dengan tata cara persidangan di internal MKD.
Merespons laporan itu, Akbar melaporkan balik koleganya di MKD. Tidak hanya Ridwan Bae, anggota MKD dari Fraksi Golkar bernama Adies Kadir dan Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir, juga dilaporkan ke MKD. Ketiganya diduga melanggar kode etik karena hadir dalam konferensi pers Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Padahal, Luhut menjadi bagian kasus yang tengah didisangkan MKD.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi heran dengan keputusan pimpinan DPR yang menonaktifkan Akbar Faizal sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Apalagi pemberhentian itu dilakukan beberapa jam sebelum MKD mengambil putusan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto.
"Ada sebuah perencanaan busuk yang dilakukan mereka yang mendukung Setya Novanto. Dengan alasan Akbar Faizal sekarang telah jadi terlapor, maka mereka berargumentasi bahwa Akbar tidak berhak ikut sidang putusan," kata Tufiqulhadi depan ruang MKD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Fraksi NasDem, kata Taufiqulhadi, meminta agar Akbar tetap mengikuti jalannya persidangan. Sebab kabar yang beredar, MKD akan mengambil keputusan melalui voting.
"Jika tidak ikut sidang mereka yang kontra dengan Novanto akan kalah. Karena menurut rencana mereka akan lakukan voting," ujar dia.
Pimpinan DPR menyingkirkan Akbar Faizal dari daftar anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang akan memutuskan kasus Ketua DPR Setya Novanto. Sebab, Akbar berstatus teradu.
"Dalam daftar ini nama Akbar Faizal tidak ada, artinya saya dinonaktifkan (dari MKD)," kata Akbar, anggota MKD dari Fraksi NasDem, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Akbar sedang berseteru dengan anggota MKD dari Fraksi Golkar Ridwan Bae. Ridwan melaporkan Akbar dengan tuduhan membocorkan materi persidangan MKD ke publik. Ridwan menilai hal itu bertentangan dengan tata cara persidangan di internal MKD.
Merespons laporan itu, Akbar melaporkan balik koleganya di MKD. Tidak hanya Ridwan Bae, anggota MKD dari Fraksi Golkar bernama Adies Kadir dan Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir, juga dilaporkan ke MKD. Ketiganya diduga melanggar kode etik karena hadir dalam konferensi pers Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Padahal, Luhut menjadi bagian kasus yang tengah didisangkan MKD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(KRI)
