medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan kenaikan tarif percetakan BPKB serta cetak baru dan perpanjangan STNK kurang tepat. Sebab kenaikan tarif BPKB dan STNK bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
"Kenaikan tarif pengurusan BPKB dan STNK jadi makin memberatkan beban masyarakat karena tarif yang lainnya juga naik yakni TDL dan BBM," kata Aboe Bakar Al Habsy seperti yang dilansir Antara, Jumat (6/1/2017).
Menurut dia, kenaikan tarif pengurusan BPKB, STNK, tarif dasar listrik (TDL), dan BBM hendaknya dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat tidak kaget dan menjadi terbebani. Jika pertimbangannya kenaikan biaya material, kata dia, Pemerintah patut dipertimbangkan nilai ekonomis biaya produksinya.
"Pertimbangan nilai ekonomis seperti biaya pencetakan lembar STNK dan buku BPKB. Masyarakat akan mempertanyakan, apakah kenaikan biaya material mencapai Rp200.000," kata dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, kenaikan tarif tersebut hendaknya juga ditentukan angka psikologisnya agar tidak menjadi beban masyarakat. Jika target Pemerintah adalah peningkatan penerimaan negara bukan pajak (BNPB), menurut dia, hendaknya juga dipatok angka psikologisnya.
Di sisi lain, Aboe Bakar juga mengingatkan Polri untuk dapat meningkatkan pelayanan dan profesionalitasnya, seiring dengan kenaikan tarif pencetakan BPKB serta cetak baru dan perpanjangan STNK. Aboe Bakar juga menilai, pencetakan BPKB yang cukup lama, hingga lebih dari sebulan, juga perlu diperbaiki.
"Selama ini pelayanan pengurusan STNK dan BPKB di beberapa daerah di Indonesia masih sering dikeluhkan masyarakat," jelas dia.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan kenaikan tarif percetakan BPKB serta cetak baru dan perpanjangan STNK kurang tepat. Sebab kenaikan tarif BPKB dan STNK bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
"Kenaikan tarif pengurusan BPKB dan STNK jadi makin memberatkan beban masyarakat karena tarif yang lainnya juga naik yakni TDL dan BBM," kata Aboe Bakar Al Habsy seperti yang dilansir
Antara, Jumat (6/1/2017).
Menurut dia, kenaikan tarif pengurusan BPKB, STNK, tarif dasar listrik (TDL), dan BBM hendaknya dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat tidak kaget dan menjadi terbebani. Jika pertimbangannya kenaikan biaya material, kata dia, Pemerintah patut dipertimbangkan nilai ekonomis biaya produksinya.
"Pertimbangan nilai ekonomis seperti biaya pencetakan lembar STNK dan buku BPKB. Masyarakat akan mempertanyakan, apakah kenaikan biaya material mencapai Rp200.000," kata dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, kenaikan tarif tersebut hendaknya juga ditentukan angka psikologisnya agar tidak menjadi beban masyarakat. Jika target Pemerintah adalah peningkatan penerimaan negara bukan pajak (BNPB), menurut dia, hendaknya juga dipatok angka psikologisnya.
Di sisi lain, Aboe Bakar juga mengingatkan Polri untuk dapat meningkatkan pelayanan dan profesionalitasnya, seiring dengan kenaikan tarif pencetakan BPKB serta cetak baru dan perpanjangan STNK. Aboe Bakar juga menilai, pencetakan BPKB yang cukup lama, hingga lebih dari sebulan, juga perlu diperbaiki.
"Selama ini pelayanan pengurusan STNK dan BPKB di beberapa daerah di Indonesia masih sering dikeluhkan masyarakat," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
