Jakarta: Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengusulkan anggaran sebanyak Rp7,7 triliun untuk 2019. Besaran usulan anggaran ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,7 triliun.
Usulan anggaran tersebut disampaikan Ketua BURT DPR RI Anton Sihombing dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 di ruang rapat paripurna Nusantara II, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Anggaran tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, untuk satuan kerja dewan dan satuan kerja sekretariat jenderal DPR RI. Ditemui usai sidang, Anton mengatakan penambahan anggaran ini dinilai wajar.
"Pada prinsipnya penambahan anggaran yang signifikan itu engga ada. Hampir sama. Hanya anggaran untuk alun-alun dan gedung, dan penambahan anggota DPR 2019 yang akan datang," kata Anton di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 April 2018.
Salah satu anggaran dialokasikan untuk pembangunan gedung tahap kedua. Meskipun pembangunan tahap pertama belum dilakukan, kata Anton tetap dianggarkan.
"Di samping itu juga anggaran alun-alun, penambahan akomodasi anggota DPR 15 orang dan lain sebagainya. Pada 2019 ada juga untuk anggaran anggota DPR yang baru untuk periode 2019-2024," ujar Anton.
Anggaran sebesar ini kata Anton masih sebatas usulan. Anggaran akan dibahas kembali setelah pagu indikatif keluar. "Kita lepas dulu agar DPR memberikan ke pemerintah," ucapnya.
Baca: Fatamorgana Kinerja DPR
Berikut usulan penambahan anggaran DPR RI tahun 2019 :
Satker Dewan sebesar Rp 4.864.569.519.000,- (empat triliun delapan ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:
a. Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI sebesar Rp 926.701.869.000,- (sembilan ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu)
b. Program Penguatan Kelembagaan DPR RI Rp3.937.867.650.000 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Satker Setjen sebesar Rp2.856.606.342.000 (dua triliun delapan ratus lima puluh enam miliar enam ratus enam juta rupiah tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah). Terdiri dari 2 dua) program, yaitu:
a. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI sebesar Rp 2.788.220.591.000,- (dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
b. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan sebesar Rp 68.385.751.000 (enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybDRPl0K" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengusulkan anggaran sebanyak Rp7,7 triliun untuk 2019. Besaran usulan anggaran ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,7 triliun.
Usulan anggaran tersebut disampaikan Ketua BURT DPR RI Anton Sihombing dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 di ruang rapat paripurna Nusantara II, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Anggaran tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, untuk satuan kerja dewan dan satuan kerja sekretariat jenderal DPR RI. Ditemui usai sidang, Anton mengatakan penambahan anggaran ini dinilai wajar.
"Pada prinsipnya penambahan anggaran yang signifikan itu engga ada. Hampir sama. Hanya anggaran untuk alun-alun dan gedung, dan penambahan anggota DPR 2019 yang akan datang," kata Anton di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 April 2018.
Salah satu anggaran dialokasikan untuk pembangunan gedung tahap kedua. Meskipun pembangunan tahap pertama belum dilakukan, kata Anton tetap dianggarkan.
"Di samping itu juga anggaran alun-alun, penambahan akomodasi anggota DPR 15 orang dan lain sebagainya. Pada 2019 ada juga untuk anggaran anggota DPR yang baru untuk periode 2019-2024," ujar Anton.
Anggaran sebesar ini kata Anton masih sebatas usulan. Anggaran akan dibahas kembali setelah pagu indikatif keluar. "Kita lepas dulu agar DPR memberikan ke pemerintah," ucapnya.
Baca: Fatamorgana Kinerja DPR
Berikut usulan penambahan anggaran DPR RI tahun 2019 :
Satker Dewan sebesar Rp 4.864.569.519.000,- (empat triliun delapan ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:
a. Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI sebesar Rp 926.701.869.000,- (sembilan ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu)
b. Program Penguatan Kelembagaan DPR RI Rp3.937.867.650.000 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Satker Setjen sebesar Rp2.856.606.342.000 (dua triliun delapan ratus lima puluh enam miliar enam ratus enam juta rupiah tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah). Terdiri dari 2 dua) program, yaitu:
a. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI sebesar Rp 2.788.220.591.000,- (dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
b. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan sebesar Rp 68.385.751.000 (enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
