Jakarta: Pakar hukum ketatanegaraan Feri Amsari mengatakan argumen soal klausul gubernur Jakarta dipilih presiden dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) hal konyol. Argumen itu bahkan bisa langsung dipatahkan dengan realitas di lapangan.
"Kalau dilihat dan dibaca berbagai alasan DPR dan pemerintah, saya yakinkan itu tidak masuk akal secara ilmu tata negara, secara spesifik ilmu perundang-undangan," kata Feri dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Gubernur Jakarta Dipilih Presiden? Karpet Merah Gibran Jika Kalah Pilpres?' Minggu, 10 Desember 2023.
Feri mengatakan salah satu argumennya, yakni untuk menghemat anggaran. Dari perspektif ilmu perundang-undangan, ada pembahasan dan konsep untuk menelaah tujuan dari pembentukan undang-undang.
Feri optimistis hasil penelaahan itu akan mengerucut. Temuan tersebut ialah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif nasional jauh lebih merugikan.
"Apakah dengan logika itu (presiden dan legislatif) ditunjuk juga? Kan tidak begitu cara berpikir dan logikanya," papar dia.
Menurut Feri, argumen efisiensi anggaran merupakan alasan yang dicari-cari. Dia membandingkan dengan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp76 triliun.
"Sebagian diserahkan ke penyelenggara pemilu. Betul-betul bermanfaat tidak untuk pemilu kita?" ujar dia.
Feri mencontohkan penyelenggara pemilu menggelar rapat koordinasi setiap bulan. Padahal, ada teknologi seperti Zoom yang memungkinkan rapat secara daring.
"Ini uang yang digunakan untuk hal-hal tidak bermanfaat bagi demokrasi, lalu teriak demokrasi berbiaya tinggi. Logikanya di mana?" tutur dia.
Jakarta: Pakar hukum ketatanegaraan Feri Amsari mengatakan argumen soal klausul gubernur Jakarta dipilih presiden dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) hal konyol. Argumen itu bahkan bisa langsung dipatahkan dengan realitas di lapangan.
"Kalau dilihat dan dibaca berbagai alasan DPR dan pemerintah, saya yakinkan itu tidak masuk akal secara ilmu tata negara, secara spesifik ilmu perundang-undangan," kata Feri dalam diskusi virtual
Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Gubernur Jakarta Dipilih Presiden? Karpet Merah Gibran Jika Kalah Pilpres?' Minggu, 10 Desember 2023.
Feri mengatakan salah satu argumennya, yakni untuk menghemat anggaran. Dari perspektif ilmu perundang-undangan, ada pembahasan dan konsep untuk menelaah tujuan dari pembentukan undang-undang.
Feri optimistis hasil penelaahan itu akan mengerucut. Temuan tersebut ialah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif nasional jauh lebih merugikan.
"Apakah dengan logika itu (presiden dan legislatif) ditunjuk juga? Kan tidak begitu cara berpikir dan logikanya," papar dia.
Menurut Feri, argumen efisiensi anggaran merupakan alasan yang dicari-cari. Dia membandingkan dengan anggaran
Pemilu 2024 yang mencapai Rp76 triliun.
"Sebagian diserahkan ke penyelenggara pemilu. Betul-betul bermanfaat tidak untuk pemilu kita?" ujar dia.
Feri mencontohkan penyelenggara pemilu menggelar rapat koordinasi setiap bulan. Padahal, ada teknologi seperti
Zoom yang memungkinkan rapat secara daring.
"Ini uang yang digunakan untuk hal-hal tidak bermanfaat bagi demokrasi, lalu teriak demokrasi berbiaya tinggi. Logikanya di mana?" tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
