Jakarta: Survei dari Indonesia Political Opinion (IPO) memilih Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai kementerian paling berprestasi dalam 100 hari pertama Kabinet Indonesia Maju. Sementara, Kementerian Agama dianggap paling tidak produktif.
"Kemenlu sebesar 84 persen, kemudian Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 80,3 persen, dan Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," kata Direktur Eksekutif Dedi Kurnia dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2020.
Sementara itu, tiga kementerian dengan prestasi terendah adalah Kementerian Riset dan Teknologi 27 persen, Kementerian Tenaga Kerja 24 persen, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga 17 persen.
Presiden Joko Widodo dan jajarannya/ANT/Puspa P
"Tapi tak berprestasi belum tentu terburuk karena kami petakan lagi mana yang kinerja buruk alias tidak produktif," tambah Dedi.
Kementerian Agama dianggap berkinerja terburuk dengan presentase 27,5 persen. Posisi kedua dan ketiga adalah Kementerian Hukum dan HAM 25 persen, dan Kementerian Sosial 23,6 persen.
Menurut Dedi, ada beberapa penyebab kementerian dianggap buruk. Sebanyak 31 persen responden berpatokan pada kasus korupsi dalam kementerian tersebut.
"Sebanyak 11 persen karena menteri orang parpol dan 8 persen karena kegaduhan, artinya menteri tak konsisten dengan pernyataan yang dilontarkan," terang dia.
Survei Evaluasi 100 Hari Jokowi-Maruf tersebut dilakukan dalam kurun waktu 10 hingga 31Januari 2020 dengan persebaran seluruh wilayah Indonesia. Survei yang melibatkan 1.600 orang tersebut menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) dengan validitas 94-97 persen.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/5b2XlmrK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Survei dari Indonesia Political Opinion (IPO) memilih Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai kementerian paling berprestasi dalam
100 hari pertama Kabinet Indonesia Maju. Sementara, Kementerian Agama dianggap paling tidak produktif.
"Kemenlu sebesar 84 persen, kemudian Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 80,3 persen, dan Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," kata Direktur Eksekutif Dedi Kurnia dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2020.
Sementara itu, tiga kementerian dengan prestasi terendah adalah Kementerian Riset dan Teknologi 27 persen, Kementerian Tenaga Kerja 24 persen, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga 17 persen.
Presiden Joko Widodo dan jajarannya/ANT/Puspa P
"Tapi tak berprestasi belum tentu terburuk karena kami petakan lagi mana yang kinerja buruk alias tidak produktif," tambah Dedi.
Kementerian Agama dianggap berkinerja terburuk dengan presentase 27,5 persen. Posisi kedua dan ketiga adalah Kementerian Hukum dan HAM 25 persen, dan Kementerian Sosial 23,6 persen.
Menurut Dedi, ada beberapa penyebab kementerian dianggap buruk. Sebanyak 31 persen responden berpatokan pada kasus korupsi dalam kementerian tersebut.
"Sebanyak 11 persen karena menteri orang parpol dan 8 persen karena kegaduhan, artinya menteri tak konsisten dengan pernyataan yang dilontarkan," terang dia.
Survei Evaluasi 100 Hari Jokowi-Maruf tersebut dilakukan dalam kurun waktu 10 hingga 31Januari 2020 dengan persebaran seluruh wilayah Indonesia. Survei yang melibatkan 1.600 orang tersebut menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) dengan validitas 94-97 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
