medcom.id, Jakarta:Presiden Joko Widodo diminta menghidupkan kembali forum komunikasi antar lembaga tinggi negara. Koordinasi lembaga tinggi negara diharapkan bisa meredakan ketegangan KPK-Polri.
Pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menjelaskan, forum ini sempat aktif semasa almarhum Taufik Kiemas masih menjabat Ketua MPR. Forum itu diisi Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Komisi Yudisial.
"Forum ini lebih bermanfaat dibanding dengan masukan dari tim independen yang belum memiliki surat keputusan presiden itu," kata Bayu dalam diskusi di Hotel Gren Alia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).
Direktur Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember juga memperingatkan Jokowi juga harus bertindak adil dalam menyelesaikan kasus ini. Presiden tak boleh hanya memperkuat satu lembaga penegak hukum dan melemahkan yang lainnya.
Pasalnya, menurut dia, untuk menegakkan hukum yang kuat perlu koordinasi yabg erat antara lembaga di sistem peradilan pidana. Mereka, yakni, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan dan Permasyarakatan.
medcom.id, Jakarta:Presiden Joko Widodo diminta menghidupkan kembali forum komunikasi antar lembaga tinggi negara. Koordinasi lembaga tinggi negara diharapkan bisa meredakan ketegangan KPK-Polri.
Pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menjelaskan, forum ini sempat aktif semasa almarhum Taufik Kiemas masih menjabat Ketua MPR. Forum itu diisi Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Komisi Yudisial.
"Forum ini lebih bermanfaat dibanding dengan masukan dari tim independen yang belum memiliki surat keputusan presiden itu," kata Bayu dalam diskusi di Hotel Gren Alia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).
Direktur Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember juga memperingatkan Jokowi juga harus bertindak adil dalam menyelesaikan kasus ini. Presiden tak boleh hanya memperkuat satu lembaga penegak hukum dan melemahkan yang lainnya.
Pasalnya, menurut dia, untuk menegakkan hukum yang kuat perlu koordinasi yabg erat antara lembaga di sistem peradilan pidana. Mereka, yakni, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan dan Permasyarakatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(KRI)
