medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo belum memutuskan nasib Komjen Pol Budi Gunawan. Hingga hari ini, belum ada kepastian Budi akan dilantik sebagai Kapolri atau tidak.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat akhirnya angkat bicara. Ia mempertanyakan peran Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penetapan Budi sebagai calon pucuk pimpinan Polri. Sebab, efek negatif penundaan pelantikan Budi mulai meluas.
"Kita harus evaluasi badan intelijen kita. Saya tidak yakin presiden mau mengganti kapolri tidak bicara, mendengarkan hasil evaluasi BIN dan sebagainya," kata Martin dalam diskusi berteme Simalakama Jokowi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (14/2/2015).
Martin menangkap ada yang aneh dalam pemberhentian Komjen Pol Sutarman yang semestinya masih bertugas sekitar sepuluh bulan ke depan. Pemberhentian Sutarman, tambah Martin, tak mungkin tak melibatkan BIN.
"Pada saat mempercepat mengganti Sutarman, kalau seorang presiden tidak bicara, tidak mendengar laporan intelijen, itu namanya negara bohong-bohongan. Apa guna BIN kita, kalau presiden tidak menggunakan peranan intelijen," tambahnya.
Tak hanya BIN, sistem ketatanegaraan pun dinilai harus dievaluasi seandainya penunjukan Kapolri disusupi bisikan partai pendukung presiden.
"Kalau tidak sama sekali, hanya mendengarkan bisikan partai saja, berarti harus membuat suatu evaluasi sistem ketatanegaraan kita," tegas anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo belum memutuskan nasib Komjen Pol Budi Gunawan. Hingga hari ini, belum ada kepastian Budi akan dilantik sebagai Kapolri atau tidak.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat akhirnya angkat bicara. Ia mempertanyakan peran Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penetapan Budi sebagai calon pucuk pimpinan Polri. Sebab, efek negatif penundaan pelantikan Budi mulai meluas.
"Kita harus evaluasi badan intelijen kita. Saya tidak yakin presiden mau mengganti kapolri tidak bicara, mendengarkan hasil evaluasi BIN dan sebagainya," kata Martin dalam diskusi berteme
Simalakama Jokowi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (14/2/2015).
Martin menangkap ada yang aneh dalam pemberhentian Komjen Pol Sutarman yang semestinya masih bertugas sekitar sepuluh bulan ke depan. Pemberhentian Sutarman, tambah Martin, tak mungkin tak melibatkan BIN.
"Pada saat mempercepat mengganti Sutarman, kalau seorang presiden tidak bicara, tidak mendengar laporan intelijen, itu namanya negara bohong-bohongan. Apa guna BIN kita, kalau presiden tidak menggunakan peranan intelijen," tambahnya.
Tak hanya BIN, sistem ketatanegaraan pun dinilai harus dievaluasi seandainya penunjukan Kapolri disusupi bisikan partai pendukung presiden.
"Kalau tidak sama sekali, hanya mendengarkan bisikan partai saja, berarti harus membuat suatu evaluasi sistem ketatanegaraan kita," tegas anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
