medcom.id, Jakarta: Ketua DPD Irman Gusman mengatakan banyak tantangan dan permasalahan yang mesti dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan itu, kata dia, dipengaruhi berbagai faktor baik domestik, regional maupun global.
Misalnya, kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan karena pertumbuhannya yang cenderung melambat, penerimaan pajak yang tidak mencapai target atau lambannya penyerapan APBN dan APBD. Seluruhnya itu, kata Irman, berpotensi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.
"Dalam keadaan demikian, kita dapat merasakan betapa beban hidup rakyat makin berat, yang diakibatkan antara lain oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok, termasuk beras dan daging," ujar Irman saat membuka sidang bersama DPD-DPR di Ruang Rapat Paripurna I, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2015);
Di sisi lain, sambung Irman, negara juga menghadapi makin melebarnya kesenjangan pembangunan; seperti kesenjangan antarwilayah barat dan timur, kesenjangan antara kota dan desa, antara sektor ekonomi modern dan ekonomi rakyat, serta ketimpangan pendapatan yang mengkhawatirkan sebagaimana ditunjukkan makin membesarnya indeks Gini Rasio.
"Jawaban dan solusi atas semua persoalan dan tantangan ini, tidak perlu kita cari jauh-jauh karena sudah diatur dalam konstitusi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang harus kita laksanakan secara taat asas: di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan diatur oleh negara melalui badan usaha milik negara dan koperasi; pemanfaatan seluruh kekayaan dan sumber daya alam harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan melaksanakan demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional," paparnya.
Dewasa ini, lanjut Irman, Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan di bidang kesejahteraan masyarakat, antara lain penanganan fakir miskin dan anak terlantar, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, perlindungan anak dan perempuan, perdagangan manusia, dan kecenderungan melemahnya solidaritas sosial dan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat.
"Masalah kerukunan antar dan inter-umat beragama juga perlu mendapat perhatian kita semua. Kita tidak boleh membiarkan setiap upaya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, yang berpotensi menggerogoti rasa persatuan dan kerukunan bangsa," ujar Irman.
"Untuk menjaga kerukunan dan persatuan ini, kita harus senantiasa memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat kesatuan bangsa, dengan terus memupuk rasa toleransi atas perbedaan dan keberagaman kita," tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Ketua DPD Irman Gusman mengatakan banyak tantangan dan permasalahan yang mesti dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan itu, kata dia, dipengaruhi berbagai faktor baik domestik, regional maupun global.
Misalnya, kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan karena pertumbuhannya yang cenderung melambat, penerimaan pajak yang tidak mencapai target atau lambannya penyerapan APBN dan APBD. Seluruhnya itu, kata Irman, berpotensi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.
"Dalam keadaan demikian, kita dapat merasakan betapa beban hidup rakyat makin berat, yang diakibatkan antara lain oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok, termasuk beras dan daging," ujar Irman saat membuka sidang bersama DPD-DPR di Ruang Rapat Paripurna I, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2015);
Di sisi lain, sambung Irman, negara juga menghadapi makin melebarnya kesenjangan pembangunan; seperti kesenjangan antarwilayah barat dan timur, kesenjangan antara kota dan desa, antara sektor ekonomi modern dan ekonomi rakyat, serta ketimpangan pendapatan yang mengkhawatirkan sebagaimana ditunjukkan makin membesarnya indeks Gini Rasio.
"Jawaban dan solusi atas semua persoalan dan tantangan ini, tidak perlu kita cari jauh-jauh karena sudah diatur dalam konstitusi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang harus kita laksanakan secara taat asas: di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan diatur oleh negara melalui badan usaha milik negara dan koperasi; pemanfaatan seluruh kekayaan dan sumber daya alam harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan melaksanakan demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional," paparnya.
Dewasa ini, lanjut Irman, Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan di bidang kesejahteraan masyarakat, antara lain penanganan fakir miskin dan anak terlantar, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, perlindungan anak dan perempuan, perdagangan manusia, dan kecenderungan melemahnya solidaritas sosial dan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat.
"Masalah kerukunan antar dan inter-umat beragama juga perlu mendapat perhatian kita semua. Kita tidak boleh membiarkan setiap upaya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, yang berpotensi menggerogoti rasa persatuan dan kerukunan bangsa," ujar Irman.
"Untuk menjaga kerukunan dan persatuan ini, kita harus senantiasa memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat kesatuan bangsa, dengan terus memupuk rasa toleransi atas perbedaan dan keberagaman kita," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
