medcom.id, Jakarta: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan ada pihak-pihak yang berusaha menjauhkan komunikasi pemerintah dengan parpol pendukung. Namun hal tersebut dibantah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menurutnya komunikasi pemerintah dengan partai pendukung tersendat.
"Soal komunikasi jadi hubungan antara pemerintah dengan partai pendukung di manapun di dunia ini selama negara demokrasi itu selalu harus menjalin komunikasi, konsultasi yang baik," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2015).
JK mengatakan demokrasi adalah pilar partai. Pemerintah, kata JK, didukung oleh partai pendukung: NasDem, PDIP, Hanura, PKB, dan PKPI. "Maka pemerintah selalu berkonsultasi dengan partai pendukung dalam hal menjalankan kebijakan pemerintahan," terangnya.
JK menjelaskan, saat ini tidak ada GBHN seperti di zaman orde baru. Yang ada ialah program pemerintah yang disusun bersama-sama oleh capres dengan partai-partai, yakni partai koalisi.
"Dan itu menjalankannya juga harus selalu konsultasi dengan partai di manapun di dunia ini. Jadi, di manapun di dunia demokrasi partai pendukung mempunyai komunikasi yang baik," terangnya.
Sebelumnya Mega mengatakan presiden adalah karier tertinggi politikus di Indonesia. Pada saat karier itu tercapai, tidak lepas dari dukungan partai politik dan gabungan partai politik yang mengusung pasangan capres-cawapres dalam ajang pilpres seusai aturan berlaku.
Maka tidak sepatutnya setelah menjadi presiden, maka sang kader malah menjauh dari parpol yang mengusungnya. Sangat keliru pula bila ada pihak-pihak yang berusaha menjauhkan presiden dari parpolnya.
"Proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri, ada kekuatan modal di baliknya. Mereka kaum oportunis yang tidak mau bekerja keras membangun rakyat. Tapi menunggu lalu menyalip di tikungan," seru Mega disambut sorak sorai peserta kongres.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan ada pihak-pihak yang berusaha menjauhkan komunikasi pemerintah dengan parpol pendukung. Namun hal tersebut dibantah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menurutnya komunikasi pemerintah dengan partai pendukung tersendat.
"Soal komunikasi jadi hubungan antara pemerintah dengan partai pendukung di manapun di dunia ini selama negara demokrasi itu selalu harus menjalin komunikasi, konsultasi yang baik," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2015).
JK mengatakan demokrasi adalah pilar partai. Pemerintah, kata JK, didukung oleh partai pendukung: NasDem, PDIP, Hanura, PKB, dan PKPI. "Maka pemerintah selalu berkonsultasi dengan partai pendukung dalam hal menjalankan kebijakan pemerintahan," terangnya.
JK menjelaskan, saat ini tidak ada GBHN seperti di zaman orde baru. Yang ada ialah program pemerintah yang disusun bersama-sama oleh capres dengan partai-partai, yakni partai koalisi.
"Dan itu menjalankannya juga harus selalu konsultasi dengan partai di manapun di dunia ini. Jadi, di manapun di dunia demokrasi partai pendukung mempunyai komunikasi yang baik," terangnya.
Sebelumnya Mega mengatakan presiden adalah karier tertinggi politikus di Indonesia. Pada saat karier itu tercapai, tidak lepas dari dukungan partai politik dan gabungan partai politik yang mengusung pasangan capres-cawapres dalam ajang pilpres seusai aturan berlaku.
Maka tidak sepatutnya setelah menjadi presiden, maka sang kader malah menjauh dari parpol yang mengusungnya. Sangat keliru pula bila ada pihak-pihak yang berusaha menjauhkan presiden dari parpolnya.
"Proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri, ada kekuatan modal di baliknya. Mereka kaum oportunis yang tidak mau bekerja keras membangun rakyat. Tapi menunggu lalu menyalip di tikungan," seru Mega disambut sorak sorai peserta kongres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
