medcom.id, Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mensosialisasikan Pancasila sejak 2004-2009 hingga sekarang. Penyebaran nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah bila pemerintah terlibat.
"Kami selalu menyampaikan hal ini kepada pihak eksekutif," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam seminar pembangunan hukum nasional bertema Revitalisasi Pancasila dalam Rangka Penataan Regulasi untuk Membangun Sistem Hukum Nasional di Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.
Hidayat mengakui MPR memiliki keterbatasan. Anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, juga memiliki tugas lain sebagai wakil rakyat.
Keterbatasan lainnya adalah anggaran dan institusi MPR hanya ada di pusat. "Untuk itu pemerintah harus melakukan sosialisasi Pancasila seperti Penataran P4, namun dengan kondisi yang berbeda," ujarnya.
Hidayat, pimpinan MPR periode 2004-2009 dan 2014-2019, mengaku selalu menyampaikan pentingnya sosialisasi Pancasila kepada pemerintah. Dirinya bersyukur dalam masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), hal itu direspons baik. Jokowi merespons dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).
"Dengan adanya lembaga ini sosialisasi Pancasila bisa lebih dilaksanakan. Kami berharap respon baik pemerintah itu bisa semakin mengokohkan Pancasila dan bisa hadir dalam kehidupan," katanya.
Dalam seminar tersebut, Hidayat mengatakan, ada tiga hal bila ingin merevitalisasi Pancasila. Pertama, menyegarkan kembali sejarah tentang Pancasila, dari proses 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945.
"Kedua, memahami tantangan kebangsaan. Ketiga, semakin menggencarkan sosialisasi Pancasila. Seperti yang dilakukan oleh MPR dan UKPIP," paparnya.
Ia menyebut ada beberapa negara yang dahulu eksis dengan ideologi, namun akhirnya bubar karena tak bisa mempertahankan ideologi. "Indonesia yang beragam, namun kita tetap bersatu. Ini karena ada pemahaman Pancasila," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mensosialisasikan Pancasila sejak 2004-2009 hingga sekarang. Penyebaran nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah bila pemerintah terlibat.
"Kami selalu menyampaikan hal ini kepada pihak eksekutif," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam seminar pembangunan hukum nasional bertema Revitalisasi Pancasila dalam Rangka Penataan Regulasi untuk Membangun Sistem Hukum Nasional di Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.
Hidayat mengakui MPR memiliki keterbatasan. Anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, juga memiliki tugas lain sebagai wakil rakyat.
Keterbatasan lainnya adalah anggaran dan institusi MPR hanya ada di pusat. "Untuk itu pemerintah harus melakukan sosialisasi Pancasila seperti Penataran P4, namun dengan kondisi yang berbeda," ujarnya.
Hidayat, pimpinan MPR periode 2004-2009 dan 2014-2019, mengaku selalu menyampaikan pentingnya sosialisasi Pancasila kepada pemerintah. Dirinya bersyukur dalam masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), hal itu direspons baik. Jokowi merespons dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).
"Dengan adanya lembaga ini sosialisasi Pancasila bisa lebih dilaksanakan. Kami berharap respon baik pemerintah itu bisa semakin mengokohkan Pancasila dan bisa hadir dalam kehidupan," katanya.
Dalam seminar tersebut, Hidayat mengatakan, ada tiga hal bila ingin merevitalisasi Pancasila. Pertama, menyegarkan kembali sejarah tentang Pancasila, dari proses 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945.
"Kedua, memahami tantangan kebangsaan. Ketiga, semakin menggencarkan sosialisasi Pancasila. Seperti yang dilakukan oleh MPR dan UKPIP," paparnya.
Ia menyebut ada beberapa negara yang dahulu eksis dengan ideologi, namun akhirnya bubar karena tak bisa mempertahankan ideologi. "Indonesia yang beragam, namun kita tetap bersatu. Ini karena ada pemahaman Pancasila," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
