Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon rekomendasi Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI. Respon tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR besok, Selasa 5 Desember 2016.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, rapat pimpinan (Rapim) telah dilakukan sesaat setelah menerima surat resmi yang dihantarkan Presiden Jokowi ihwal pergantian Panglima TNI. Surat yang berisi pemberhentian secara terhormat Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun juga telah dibahas bersama badan musyawarah (Bamus) DPR.
"Lalu besok akan ada rapat paripurna, dan tentu saja sebagaimana lazimnya surat-surat Presiden yang masuk ke DPR juga dibacakan dalam rapat paripurna dan sudah ada penugasannya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin 4 Desember 2017.
Menurut Fadli, Komisi I DPR yang bertugas dalam bidang pertahanan bisa langsung melakukan serangkaian uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI. Pelaksanaan fit and proper test untuk Hadi dilakukan usai pembacaan surat tugas dalam rapat paripurna.
"Pengangkatan panglima TNI atas usulan dari Presiden iru ditugaskan kepada Komisi I, tadi sudah kita putuskan seperti itu, walaupun besok suratnya baru akan dibacakan di paripurna," ungkap Politikus Gerindra ini.
KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diyakini melenggang mulus menuju kursi Panglima TNI. Segudang prestasi Hadi menjadi modal kuat untuk bisa menggantikan estafet pimpinan kepala staf TNI.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menuturkan, Hadi sudah akrab dengan anggota dewan mulai pada saat menjabat sebagai pimpinan Sekretariat Militer (Sesmil) Presiden Joko Widodo. Hadi yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 ini dinilai menjadi pilihan yang tepat dalam sisi keadilan dan kebersamaan TNI.
"Kami sudah terbiasa dan sering komunikasi dengan Pak Hadi. Jadi saya rasa tidak terlalu ada masalah," ungkap Meutya.
Politikus Golkar ini menilai, dewan hanya akan menyoroti kelengkapan administrasi dan rekam jejak Hadi selama menjadi prajurit Perwira TNI. Selain itu, kesiapan menjaga keamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi tantangan Hadi untuk bisa meyakinkan dewan.
"Kita yakini bahwa presiden sudah memikirkan matang-matang sekali calonnya (sebagai Panglima TNI)," tuturnya.
Menurut Meutya, Hadi merupakan perwira TNI yang karirnya cukup melesat. "Salah satu (Perwira TNI) yang tercepat juga dalam kenaikan-kenaikan pangkat," ucap Meutya.
Baca: Mengintip Profil Calon Tunggal Panglima TNI Pilihan Jokowi
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon rekomendasi Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI. Respon tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR besok, Selasa 5 Desember 2016.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, rapat pimpinan (Rapim) telah dilakukan sesaat setelah menerima surat resmi yang dihantarkan Presiden Jokowi ihwal pergantian Panglima TNI. Surat yang berisi pemberhentian secara terhormat Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun juga telah dibahas bersama badan musyawarah (Bamus) DPR.
"Lalu besok akan ada rapat paripurna, dan tentu saja sebagaimana lazimnya surat-surat Presiden yang masuk ke DPR juga dibacakan dalam rapat paripurna dan sudah ada penugasannya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin 4 Desember 2017.
Menurut Fadli, Komisi I DPR yang bertugas dalam bidang pertahanan bisa langsung melakukan serangkaian uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI. Pelaksanaan fit and proper test untuk Hadi dilakukan usai pembacaan surat tugas dalam rapat paripurna.
"Pengangkatan panglima TNI atas usulan dari Presiden iru ditugaskan kepada Komisi I, tadi sudah kita putuskan seperti itu, walaupun besok suratnya baru akan dibacakan di paripurna," ungkap Politikus Gerindra ini.
KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diyakini melenggang mulus menuju kursi Panglima TNI. Segudang prestasi Hadi menjadi modal kuat untuk bisa menggantikan estafet pimpinan kepala staf TNI.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menuturkan, Hadi sudah akrab dengan anggota dewan mulai pada saat menjabat sebagai pimpinan Sekretariat Militer (Sesmil) Presiden Joko Widodo. Hadi yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 ini dinilai menjadi pilihan yang tepat dalam sisi keadilan dan kebersamaan TNI.
"Kami sudah terbiasa dan sering komunikasi dengan Pak Hadi. Jadi saya rasa tidak terlalu ada masalah," ungkap Meutya.
Politikus Golkar ini menilai, dewan hanya akan menyoroti kelengkapan administrasi dan rekam jejak Hadi selama menjadi prajurit Perwira TNI. Selain itu, kesiapan menjaga keamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi tantangan Hadi untuk bisa meyakinkan dewan.
"Kita yakini bahwa presiden sudah memikirkan matang-matang sekali calonnya (sebagai Panglima TNI)," tuturnya.
Menurut Meutya, Hadi merupakan perwira TNI yang karirnya cukup melesat. "Salah satu (Perwira TNI) yang tercepat juga dalam kenaikan-kenaikan pangkat," ucap Meutya.
Baca: Mengintip Profil Calon Tunggal Panglima TNI Pilihan Jokowi Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
