medcom.id, Jakarta: Berbeda dengan partai lainnya di Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini belum menentukan sikap terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota.
Partai ini memilih tak buru-buru bersikap. Mereka akan mengkaji lebih dalam lagi. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan partainya ingin kajian khusus yang menghasilkan argumen jelas.
"Kami di PKS ingin lakukan kajian khusus dan sedang melakukan untuk disampaikan rapat Koalisi Merah Putih (KMP). Pertama untuk penyampaian argumen supaya kita tidak ikut Perppu tanpa argumen, harus ada dasarnya. Kalau ikut apa pertimbangannya, apa proyeksi yang muncul ke depan. Juga kalau tidak setuju karena apa. Jadi akan rasional," kata Fahri di komplek Parlemen, Senayan, DPR, Jakarta, Senin (15/12/2014).
PKS, kata Wakil Ketua DPR ini, baru akan menentukan sikap bulan depan. "Perppu pilkada itu akan dibahas nanti tanggal 12 Januari," tukas Fahri yang juga pimpinan DPR itu.
Seperti diketahui, beberapa partai di KMP mendukung Perppu Pilkada. Partai Golkar kepemimpinan Aburizal Bakrie, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menyatakan siap meloloskan Perppu Pilkada. Sementara Gerindra memberikan sinyal mendukung Perppu.
Beberapa hari lalu Ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq menyatakan PKS mendukung Perppu Pilkada. "Kami mendukung agar tetap ada kesolidan di KMP," katanya.
medcom.id, Jakarta: Berbeda dengan partai lainnya di Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini belum menentukan sikap terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota.
Partai ini memilih tak buru-buru bersikap. Mereka akan mengkaji lebih dalam lagi. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan partainya ingin kajian khusus yang menghasilkan argumen jelas.
"Kami di PKS ingin lakukan kajian khusus dan sedang melakukan untuk disampaikan rapat Koalisi Merah Putih (KMP). Pertama untuk penyampaian argumen supaya kita tidak ikut Perppu tanpa argumen, harus ada dasarnya. Kalau ikut apa pertimbangannya, apa proyeksi yang muncul ke depan. Juga kalau tidak setuju karena apa. Jadi akan rasional," kata Fahri di komplek Parlemen, Senayan, DPR, Jakarta, Senin (15/12/2014).
PKS, kata Wakil Ketua DPR ini, baru akan menentukan sikap bulan depan. "Perppu pilkada itu akan dibahas nanti tanggal 12 Januari," tukas Fahri yang juga pimpinan DPR itu.
Seperti diketahui, beberapa partai di KMP mendukung Perppu Pilkada. Partai Golkar kepemimpinan Aburizal Bakrie, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menyatakan siap meloloskan Perppu Pilkada. Sementara Gerindra memberikan sinyal mendukung Perppu.
Beberapa hari lalu Ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq menyatakan PKS mendukung Perppu Pilkada. "Kami mendukung agar tetap ada kesolidan di KMP," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
