medcom.id, Busan: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi memaparkan nawa cita pemerintahan Jokowi-JK lewat pelaksanaan revolusi mental birokrasi dan seluruh komponen bangsa. Yang uniknya, dia memaparkan "revolusi mental" di tengah ajang pertemuan internasional.
Pemaparan Menteri PANRB ini disampaikan saat menjadi pembicara dengan topik "Indonesian Civil Service Reform" di Busan, Korea Selatan, Jumat (12/12/2014). Acara tersebut diikuti Menteri Reformasi Birokrasi-Administrasi Pemerintahan se Asean dan Korea Selatan
Menteri Yuddy Chrisnandi mengatakan, ada tiga pesan yang diberikan Presiden RI untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu untuk melaksanakan revolusi mental, penghematan keuangan negara, dan moratorium rekrutmen PNS.
Revolusi mental dalam birokrasi diartikan sebagai perubahan mindset dan culture-set dari birokrasi yang dilayani menjadi melayani.
"Sementara itu, penghematan keuangan negara dilakukan dengan mengurangi pembelanjaan yang tidak diperlukan dan menyerukan gerakan penghematan nasional. Moratorium PNS diperlukan untuk mendapatkan struktur birokrasi yang proporsional dan efisien," kata Yudi.
Permasalahan umum yang dihadapi birokrasi di Indonesia adalah kurang harmonisnya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, tidak sedikit ditemukan tumpang tindih fungsi atau kewenangan antar lembaga pemerintah.
Selain itu, masih perlu membangun kelembagaan pemerintah yang proporsional, perlu meningkatkan kualitas SDM aparatur, masih diperlukan peningkatan akuntabilitas dan kinerja, dan kualitas pelayanan publik masih pelu ditingkatkan.
"Revolusi mental adalah cara untuk mengubah paradigma dan pola pikir bagi pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia, sekarang dan di masa depan," tutup Menteri Yuddy.
medcom.id, Busan: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi memaparkan nawa cita pemerintahan Jokowi-JK lewat pelaksanaan revolusi mental birokrasi dan seluruh komponen bangsa. Yang uniknya, dia memaparkan "revolusi mental" di tengah ajang pertemuan internasional.
Pemaparan Menteri PANRB ini disampaikan saat menjadi pembicara dengan topik "Indonesian Civil Service Reform" di Busan, Korea Selatan, Jumat (12/12/2014). Acara tersebut diikuti Menteri Reformasi Birokrasi-Administrasi Pemerintahan se Asean dan Korea Selatan
Menteri Yuddy Chrisnandi mengatakan, ada tiga pesan yang diberikan Presiden RI untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu untuk melaksanakan revolusi mental, penghematan keuangan negara, dan moratorium rekrutmen PNS.
Revolusi mental dalam birokrasi diartikan sebagai perubahan mindset dan culture-set dari birokrasi yang dilayani menjadi melayani.
"Sementara itu, penghematan keuangan negara dilakukan dengan mengurangi pembelanjaan yang tidak diperlukan dan menyerukan gerakan penghematan nasional. Moratorium PNS diperlukan untuk mendapatkan struktur birokrasi yang proporsional dan efisien," kata Yudi.
Permasalahan umum yang dihadapi birokrasi di Indonesia adalah kurang harmonisnya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, tidak sedikit ditemukan tumpang tindih fungsi atau kewenangan antar lembaga pemerintah.
Selain itu, masih perlu membangun kelembagaan pemerintah yang proporsional, perlu meningkatkan kualitas SDM aparatur, masih diperlukan peningkatan akuntabilitas dan kinerja, dan kualitas pelayanan publik masih pelu ditingkatkan.
"Revolusi mental adalah cara untuk mengubah paradigma dan pola pikir bagi pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia, sekarang dan di masa depan," tutup Menteri Yuddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
