medcom.id, Jakarta: Ketua DPD Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae angkat suara terkait dukungan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical). Dia mengatakan kicauan Ical di akun twitter-nya bukan keputusan resmi Partai Golkar.
"Itu bukan keputusan resmi, karena masih akan dibicarakan di DPP dan akan dibicarakan dengan DPD," ujar Ridwan saat dihubungi, Rabu (10/12).
Menurut dia, hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar, Nusa Dua di Bali tidak bisa dilanggar. "Kalau setelah pengamatan ternyata menurut analisisnya tidak menguntungkan partai, ya Pak Aburizal punya hitung-hitungannya," tandasnya.
Meskipun lewat akun twitternya @aburizalbakrie Ical mengatakan mendukung Perppu Pilkada, ia menilai bukan berarti mengkhianati suara Munas. Pihaknya meyakini Ical akan ambil langkah yang terbaik untuk partainya. "Bukan berarti mengkhianati, dia masih memperjuangkan. DPD I kondisional, tidak semuanya menghendaki lewat DPRD," pungkasnya.
Sebelumnya secara mengejutkan Ical berubah haluan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada. Dukungan tersebut dinyatakan melalui akun twitternya.
Ical menambahkan, dukungan tersebut diberikan setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan pilkada langsung. Yakni sesuai kesepakatan awal bulan Oktober 2014 antara enam partai dalam KMP. Ical juga menyertakan dokumen perjanjian itu dalam akun twitternya. "Pada awal Oktober 2014, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat, bersepakat untuk bersama-sama mensukseskan pemilihan pimpinan DPR-RI dan seluruh alat kelengkapannya secara proporsional serta kepemimpinan MPR-RI, dengan menetapkan susunannya," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Ketua DPD Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae angkat suara terkait dukungan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical). Dia mengatakan kicauan Ical di akun twitter-nya bukan keputusan resmi Partai Golkar.
"Itu bukan keputusan resmi, karena masih akan dibicarakan di DPP dan akan dibicarakan dengan DPD," ujar Ridwan saat dihubungi, Rabu (10/12).
Menurut dia, hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar, Nusa Dua di Bali tidak bisa dilanggar. "Kalau setelah pengamatan ternyata menurut analisisnya tidak menguntungkan partai, ya Pak Aburizal punya hitung-hitungannya," tandasnya.
Meskipun lewat akun twitternya @aburizalbakrie Ical mengatakan mendukung Perppu Pilkada, ia menilai bukan berarti mengkhianati suara Munas. Pihaknya meyakini Ical akan ambil langkah yang terbaik untuk partainya. "Bukan berarti mengkhianati, dia masih memperjuangkan. DPD I kondisional, tidak semuanya menghendaki lewat DPRD," pungkasnya.
Sebelumnya secara mengejutkan Ical berubah haluan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada. Dukungan tersebut dinyatakan melalui akun twitternya.
Ical menambahkan, dukungan tersebut diberikan setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan pilkada langsung. Yakni sesuai kesepakatan awal bulan Oktober 2014 antara enam partai dalam KMP. Ical juga menyertakan dokumen perjanjian itu dalam akun twitternya. "Pada awal Oktober 2014, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat, bersepakat untuk bersama-sama mensukseskan pemilihan pimpinan DPR-RI dan seluruh alat kelengkapannya secara proporsional serta kepemimpinan MPR-RI, dengan menetapkan susunannya," ujar dia
. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
