Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. MI
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. MI

Pemerintah Didesak Transparan dalam Pengisian Penjabat Kepala Daerah

Nasional mahkamah konstitusi pilkada serentak Kepala Daerah Pemilu 2024 Penjabat kepala daerah
Indriyani Astuti • 05 Mei 2022 11:49
Jakarta: Masyarakat sipil menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap lamban dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengisian penjabat kepala daerah. Pemerintah didesak transparan dalam proses pengisian penjabat untuk menghindari penolakan dari masyarakat.
 
Anggota Dewan Pembina Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan pengisian penjabat di sejumlah daerah terkesan tertutup dan sangat jauh dari partisipasi masyarakat. Menurut dia, kalau hal ini dibiarkan, pemerintah terlihat ingin pengisian penjabat menjadi kewenangan absolut yang tidak bisa diakses publik.
 
"Dampaknya, bukan tidak mungkin akan timbul penolakan masyarakat yang kontraproduktif," kata Titi, Jakarta, Kamis, 5 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada lima gubernur yang akan berakhir masa jabatannya pada 15 Mei 2022, yakni Provinsi Banten, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Bangka Belitung. Pada 2022, ada 101 kepala daerah hasil pemilihan 2018 yang akan selesai masa jabatannya.
 
Titi menjelaskan belum ada mekanisme yang terukur, transparan, dan jelas mengenai proses pengisian penjabat tersebut. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No.67/PUU-XIX/2021 menyebutkan pemerintah perlu mempertimbangkan dan memperhatikan penerbitan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
 
Tujuan diterbitkannya peraturan pelaksana itu, ujar Titi, agar ada mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat terbuka, transparan, dan akuntabel.
 
"Menghasilkan pemimpin kompeten, berintegritas, sesuai aspirasi rakyat," ujar dia.
 
Baca: NasDem Ingatkan Pemerintah Taat Asas dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
 
Untuk memastikan pengisian penjabat tidak membuka potensi terjadinya praktik menyimpang, menurut Titi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perlu membentuk tim atau kelompok kerja khusus dalam mengawasi proses pengisian penjabat kepala daerah. Selain itu, perlu dipastikan penjabat netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
 
Dia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dab Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan aparat penegak hukum dilibatkan mengantisipasi potensi praktik transaksional dalam pengisian penjabat. Apalagi, kata dia, ada pengakuan sejumlah anggota Dewan yang menyebut sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menjadi penjabat melakukan lobi.
 
Menurut Titi, opsi penjabat diisi langsung sekretaris daerah, bisa dilakukan pemerintah. Dengan harapan, penjabat yang ditunjuk tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para pejabat ASN dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
 
"Selain itu, untuk menepis rumor-rumor soal adanya kepentingan politik pengisian penjabat melalui penempatan pejabat-pejabat pusat di daerah-daerah dikaitkan dengan kepentingan pemenangan pemilu ataupun politik praktis lainnya. Juga meredam potensi politik transaksional atau koruptif yang bisa saja dimainkan oknum ASN yang ingin menjadi penjabat dengan cara-cara ilegal dan melawan hukum," ujar dia.
 
Keuntungan lainnya, terang Titi, sekda tidak perlu beradaptasi lama karena dianggap punya penguasaan yang baik soal kondisi lokal, birokrasi, dan sosial kemasyarakat yang ada di suatu daerah. Dia juga mengingatkan agar personel TNI/Polri aktif yang sedang dalam penugasan di luar institusi TNI/Polri, tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjabat. Hal itu yang juga ditegaskan MK.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif