Demokrasi Memperkuat Ekonomi, Bukan Menghambat

Jakarta: Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri tak sepakat dengan alasan ekonomi untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menegaskan pemilu tidak menghambat ekonomi. "Memperkuat ekonomi, lalu demokrasi jalan, tidak," kata Faisal dalam diskusi virtual, Rabu, 2 Maret 2022. Faisal mengakui demokrasi bukan sistem yang sempurna. Namun, dia yakin demokrasi mampu membawa suatu negara menjadi lebih baik. "Pengalaman menunjukkan bahwa di seluruh dunia demokrasi yang meningkatkan kesejahteraan, demokrasi yang bisa memacu investasi, dan demokrasi yang mencerdaskan," ungkap dia. Baca: Demokrasi Menghambat Laju Ekonomi Dinilai Sesat Pikir Dia menilai menunda Pemilu 2024 karena biaya mahal menjadi alasan yang tidak bisa diterima. Pasalnya, negara menyanggupi membangun ibu kota negara (IKN) dengan biaya yang sangat besar. Anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diusulkan KPU sebesar Rp86 triliun. Sedangkan biaya pembangunan IKN Nusantara sekitar Rp500 triliun. "Alasan menguras anggaran ini seperti mendulang air terpercik muka sendiri," ujar dia. Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi perhatian masyarakat. Usulan itu bahkan disampaikan partai politik. Pihak pertama yang menyampaikan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Februari 2022. Berselang beberapa hari kemudian, giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyampaikan usulan serupa pada 25 Februari 2022. PKB dan PAN memiliki alasan serupa. Yakni, faktor perekonomian.