Jakarta: Mantan juru bicara (jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Johan Budi, mengatakan saat ini terlalu banyak pihak yang berbicara mewakili Kepala Negara. Ia menilai seharusnya tugas jubir hanya dibebankan kepada tiga pejabat.
"Saya menyebut ada tiga penggawa, Seskab (Sekretaris Kabinet Pramono Anung), Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), sama KSP (Kepala Staf Presiden Moeldoko). Bukan anak buahnya ketiga ini sering (bicara) mewakili Pak Jokowi," ujar Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.
Johan Budi juga menyoroti staf khusus (stasus), tenaga ahli, dan deputi yang kerap bersuara mewakili Presiden Jokowi. Kondisi ini, kata dia, harus dibenahi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak simpang siur.
"Poin saya jangan semua ngomong. Iya kalau sama, kalau enggak sama, apa yang terjadi? Publik bingung," terang anggota Komisi III DPR itu.
Baca: Presiden Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga menjelaskan jubir presiden dan pemerintah tidak sama. Jubir presiden memiliki tugas untuk menginformasikan seputar kegiatan pribadi presiden, salah satunya terkait agenda kunjung kerja.
"Tapi kalau kebijakan pemerintah bisa siapa saja ngomong mewakili pemerintah," beber dia.
Sebelumnya, posisi jubir Presiden Jokowi diduduki Fadjroel Rachman sejak 21 Oktober 2019. Kursi jubir kosong setelah Fadjroel Rachman ditunjuk Jokowi sebagai dutas besar luar biasa dan bekuasa penuh (dubes LBPP) untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan per 25 Oktober 2021.
Jakarta: Mantan juru bicara (jubir) Presiden Joko Widodo (
Jokowi), Johan Budi, mengatakan saat ini terlalu banyak pihak yang berbicara mewakili Kepala Negara. Ia menilai seharusnya tugas jubir hanya dibebankan kepada tiga pejabat.
"Saya menyebut ada tiga penggawa, Seskab (Sekretaris Kabinet Pramono Anung), Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), sama KSP (Kepala Staf Presiden Moeldoko). Bukan anak buahnya ketiga ini sering (bicara) mewakili Pak Jokowi," ujar Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.
Johan Budi juga menyoroti staf khusus (stasus), tenaga ahli, dan deputi yang kerap bersuara mewakili Presiden Jokowi. Kondisi ini, kata dia, harus dibenahi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak simpang siur.
"Poin saya jangan semua ngomong. Iya kalau sama, kalau enggak sama, apa yang terjadi? Publik bingung," terang anggota Komisi III
DPR itu.
Baca:
Presiden Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga menjelaskan jubir presiden dan
pemerintah tidak sama. Jubir presiden memiliki tugas untuk menginformasikan seputar kegiatan pribadi presiden, salah satunya terkait agenda kunjung kerja.
"Tapi kalau kebijakan pemerintah bisa siapa saja ngomong mewakili pemerintah," beber dia.
Sebelumnya, posisi jubir Presiden Jokowi diduduki Fadjroel Rachman sejak 21 Oktober 2019. Kursi jubir kosong setelah Fadjroel Rachman ditunjuk Jokowi sebagai dutas besar luar biasa dan bekuasa penuh (dubes LBPP) untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan per 25 Oktober 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)